newsnoid.com, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan komitmen dan kesiapan penuh dalam mendukung serta mengawal implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dan berkeadilan.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi saat menerima kunjungan kerja Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf (Gus Ipul) beserta jajaran Kementerian Sosial RI. Kegiatan berlangsung pada Jumat, 6 Februari 2026. Bertempat di Hall Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sidoarjo.
Sebagai daerah urban dengan dinamika sosial ekonomi yang cepat, Kabupaten Sidoarjo membutuhkan data sosial ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpadu guna memastikan program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat tepat sasaran, sekaligus untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi kerentanan sosial.
Pemkab Sidoarjo akan mendukung kebijakan Kementerian Sosial melalui:
1. Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM),
2. Percepatan integrasi data sosial ekonomi,
3. Pengawalan implementasi DTSEN hingga tingkat desa dan kelurahan.
Dalam sambutannya, Bupati H. Subandi mengapresiasi kehadiran Menteri Sosial RI yang dinilai menjadi penguatan komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas layanan sosial. Ia menegaskan bahwa DTSEN bukan sekadar data administrasi, melainkan pondasi keadilan sosial agar bantuan tepat sasaran dan tepat waktu.
“Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional bukan sekadar alat administrasi, tetapi menjadi pondasi keadilan sosial. Dengan data yang benar, setiap program bantuan dan pemberdayaan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan secara tepat sasaran dan tepat waktu,” ujar H.Subandi.
Pemkab Sidoarjo pun menyatakan siap mendukung penuh kebijakan dan arahan Menteri Sosial RI, melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, percepatan integrasi data, serta pengawalan implementasi DTSEN hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Diharapkan, kegiatan ini dapat menghasilkan pemahaman yang sama, visi yang selaras, serta keterampilan teknis yang memadai dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi kerentanan sosial, ucap Bupati Sidoarjo H.Subandi.
Sementara itu, Menteri Sosial RI Gus Ipul menekankan bahwa penanganan fakir miskin dan anak terlantar merupakan amanat Pasal 34 UUD 1945, yang diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 4 dan Nomor 8 Tahun 2025 tentang DTSEN serta penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Saat ini terdapat lebih dari 3 juta anak usia sekolah yang berada dalam kondisi tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah, yang kerap disebut sebagai invisible people karena belum sepenuhnya terjangkau data dan program bantuan”, terang Mensos Gus Ipul.
Sebagai informasi, hingga Januari 2026 DTSEN mencakup 289.060.513 data individu yang dikelompokkan ke dalam 10 desil kesejahteraan, mulai dari prasejahtera hingga sejahtera. DTSEN menjadi acuan utama pemerintah dalam penetapan kebijakan dan bantuan sosial nasional.(Sadhra)
