newsnoid.com, Malang – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyoroti pentingnya transparansi pembiayaan pendidikan menyusul mencuatnya dugaan pungutan di lingkungan SMAN 4 Kota Malang. Pernyataan tersebut disampaikannya pada Senin (27/4/2026).
Amithya menegaskan, persoalan serupa berpotensi tidak hanya terjadi di satu sekolah, melainkan juga di sejumlah lembaga pendidikan lainnya. Karena itu, ia menilai perlu ada pemahaman bersama terkait bentuk pungutan yang dimaksud, apakah benar merupakan biaya tambahan di luar ketentuan atau justru dukungan sukarela untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
“Yang harus ditegaskan bersama adalah, pembiayaan di luar itu tujuannya apa. Apakah benar untuk mendukung proses pembelajaran, dan apakah sudah disepakati oleh semua pihak,” ujar Amithya.
Ia menekankan, pihak sekolah wajib bersikap terbuka kepada wali murid terkait penggunaan anggaran, khususnya dana yang tidak bersumber langsung dari sekolah seperti BOSDA maupun BOSNAS. Jika bantuan pemerintah dinilai belum mencukupi, sekolah diminta menjelaskan secara rinci kebutuhan tambahan yang diperlukan.
“Kondisi keuangan pemerintah memang sedang sulit, tetapi bantuan tetap ada. Karena itu sekolah harus menjelaskan kebutuhan tambahan itu untuk apa, supaya ada komunikasi yang baik,” tegasnya.
Selain itu, Amithya mengingatkan agar keputusan terkait pembiayaan pendidikan tidak diambil sepihak melalui rapat orang tua murid yang tidak dihadiri seluruh wali murid. Menurutnya, musyawarah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing keluarga.
“Tidak bisa diputuskan sepihak. Harus melihat kemampuan orang tua juga. Kalau memang tidak mampu, harus ada ruang untuk menyampaikan keberatan,” katanya.
Tak hanya menyoroti soal pungutan, Amithya juga menanggapi tren kegiatan study tour sekolah ke luar provinsi seperti Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Ia menilai sekolah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi edukasi di wilayah Malang Raya yang dinilai sudah sangat memadai.
“Kalau memang substansinya untuk belajar sesuatu yang tidak ada di Kota Malang, silakan. Tapi kalau masih bisa dipenuhi di Malang Raya, kenapa harus jauh-jauh ke luar provinsi,” ujarnya.
Menurutnya, Malang Raya memiliki beragam potensi pembelajaran, mulai dari Kota Malang sebagai kota pendidikan, Kota Batu dengan sektor pariwisatanya, hingga Kabupaten Malang yang kaya wisata alam.
Ia juga menilai kegiatan study tour ke luar daerah memiliki sejumlah risiko, mulai dari perjalanan panjang, faktor kesehatan, hingga biaya tinggi yang belum tentu mampu dijangkau seluruh orang tua siswa.
“Monggo dibuat konsep yang lebih efisien, tetapi tetap tepat guna. Study tour harus punya output dan outcome yang jelas bagi siswa,” pungkasnya. (yun).
