newsnoid.com, Malang – Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan guna menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi yang akurat dan komprehensif.
Acara dibuka dengan sambutan hangat kepada para tamu undangan, di antaranya Wakil Kepala BPS RI, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI, jajaran Forkopimda Malang Raya, perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bea Cukai, akademisi, hingga pelaku usaha.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas wilayah dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, sinergi antara Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu menjadi kunci agar seluruh aktivitas ekonomi dapat terdata secara utuh tanpa terfragmentasi batas administratif.
“Kehadiran BPS RI dan seluruh pemangku kepentingan menjadi semangat bagi kami di daerah untuk menyukseskan sensus ekonomi. Kolaborasi ini penting agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan dari sektor keuangan seperti Bank Indonesia dan OJK dalam memperluas jangkauan sosialisasi kepada pelaku usaha.
Menurutnya, keterhubungan antara data ekonomi dan dinamika sektor usaha menjadi elemen penting dalam mendorong pembangunan daerah.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Dr. Soni Hari Budi Utomo Harmadi, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 telah dimulai sejak 1 Mei 2026 dan akan dilaksanakan secara serentak pada 15 Juni 2026. Sensus ini tidak menggunakan metode sampling, melainkan mencacah seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali.
“Sensus ekonomi ini bertujuan agar tidak ada satu pun pelaku usaha yang terlewat. Dengan perubahan besar akibat disrupsi teknologi, kami ingin menangkap seluruh dinamika ekonomi, termasuk usaha berbasis digital,” jelasnya.
Ia menambahkan, hasil sensus akan memberikan gambaran menyeluruh terkait jumlah pelaku usaha, penyerapan tenaga kerja, hingga tantangan yang dihadapi.
Data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam merancang intervensi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Kepala BPS Kabupaten Malang, Erny Fatma Setyoharini, mengungkapkan bahwa pelaksanaan sensus akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Tahapan awal dilakukan melalui komunikasi, koordinasi, dan diplomasi dengan berbagai pihak, termasuk perbankan.
“Di Kabupaten Malang, kami menyiapkan sekitar 2.200 petugas untuk melakukan pendataan secara door to door. Semua pelaku usaha akan didata, termasuk yang tidak terlihat secara fisik seperti usaha digital,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa data yang dikumpulkan tidak berkaitan dengan perpajakan, sehingga masyarakat diharapkan memberikan informasi yang jujur dan akurat.
“Data individu dijamin kerahasiaannya. Yang dipublikasikan nantinya adalah data agregat per sektor, bukan perorangan,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan BPS Provinsi Jawa Timur menekankan bahwa sensus ekonomi merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data.
Dengan dukungan seluruh pihak, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Malang Raya dapat berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas.
Melalui rakor ini, seluruh pihak diharapkan semakin siap dan solid dalam menyukseskan sensus ekonomi, sebagai langkah strategis dalam membangun masa depan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan berbasis data. (yun).
