newsnoid.com, Kabupaten Malang – Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga DPUBM Kabupaten Malang tetap mengejar target penanganan infrastruktur tahun 2026 meski anggaran belanja modalnya dipangkas Rp60 miliar.
Optimalisasi difokuskan pada pembangunan dan penggantian jembatan yang masuk tahap lelang, (25/5/2026).
Kepala DPUBM Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma mengatakan pagu awal belanja modal infrastruktur tahun ini sebesar Rp314 miliar.
<span;>”Setelah efisiensi, anggarannya turun menjadi sekitar Rp250 miliar. Anggaran itu dipakai untuk tiga pos utama: perbaikan jalan, penggantian jembatan, dan Penerangan Jalan Umum PJU,” ungkapnya.
<span;>5 Jembatan Masuk Tahap Lelang, <span;>Lewat Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE, proses pengadaan untuk penanganan jembatan sudah berjalan sejak pertengahan Mei 2026. Lima jembatan yang dokumen penawarannya sudah dibuka:
1.Jembatan Genitri, Pakis – penggantian dengan pagu Rp1,2 miliar
2.Jembatan Kedungkombal, Sumbermanjing Wetan – penggantian Rp992,9 juta
3.Jembatan Kampung Legok, Pakisaji – penggantian Rp1,7 miliar
4.Jembatan Tempur, Sumbermanjing Wetan– penggantian Rp692,9 juta
5.Jembatan Babadan, Ngajum – rehabilitasi Rp1,2 miliar
“Pengadaan sudah dimulai pertengahan Mei lalu. Prosesnya berjalan sesuai tahapan SPSE,” jelas Khairul saat dikonfirmasi via WhatsApp.
Perbaikan Jalan Tetap Jalan, Prioritas Berdasarkan LHR, selain jembatan, penanganan jalan juga terus berjalan. Salah satunya rehabilitasi Jalan Kepanjen-Kendalpayak dengan anggaran Rp1,8 miliar.
Total panjang jalan kabupaten di Malang mencapai 1.641,62 kilometer. Data DPUBM mencatat sekitar 20% atau 328,32 km kondisinya rusak ringan hingga berat dan butuh penanganan.
Khairul menyebut penanganan tidak bisa serentak karena karakternya “spot-spot” sesuai titik kerusakan. Setiap triwulan DPUBM menyusun perencanaan untuk peningkatan jalan dan rehabilitasi. Dengan potensi efisiensi anggaran tahun depan, penentuan prioritas akan memakai indikator Lalu Lintas Harian Rata-Rata LHR.
“Kami survei dulu mana jalan dengan LHR tinggi. Lalu bandingkan dengan kapasitas jalannya. Kalau derajat kejenuhan mendekati satu, kami lebarkan. Kalau masih jauh dari satu, cukup salob atau sapu lobang dulu. Tujuannya biar masyarakat tetap nyaman lewat,” terangnya.
Strategi itu dipilih agar anggaran Rp250 miliar yang tersisa bisa tepat sasaran. Jalan dengan volume kendaraan tinggi dan rawan macet didahulukan untuk pelebaran. Sementara jalan yang kerusakannya lokal ditangani bertahap lewat perawatan rutin.
Efisiensi Tak Hentikan Target, Meski anggaran berkurang, O’ong menegaskan target penanganan infrastruktur tidak berhenti. DPUBM akan memaksimalkan alokasi untuk jembatan karena fungsinya vital menghubungkan antar desa dan kecamatan, terutama di wilayah selatan seperti Sumbermanjing Wetan.
Pembukaan dokumen penawaran lima jembatan jadi sinyal keseriusan. Tahap selanjutnya lelang, penetapan pemenang, lalu konstruksi. DPUBM menargetkan pengerjaan fisik bisa dimulai setelah proses administrasi SPSE rampung.
Warga di Pakis, Pakisaji, Ngajum dan Sumbermanjing Wetan pun bisa berharap akses jembatan yang lebih aman dalam waktu dekat. Sementara untuk jalan, DPUBM mengimbau masyarakat bersabar karena perbaikan dilakukan bertahap sesuai skala prioritas. (Gih)
