newsnoid.com,Sidoarjo – Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) terus melakukan penanganan darurat terhadap luberan lumpur yang terjadi di titik P10D sejak Jumat (10/7/2026).
Luberan tersebut berada di sisi utara dan barat pusat semburan, berdekatan dengan jalur rel kereta api serta Jalan Raya Porong. Penanganan sementara dilakukan dengan meninggikan tanggul yang mengalami kebocoran untuk mencegah meluasnya genangan.
Kondisi tersebut mendapat perhatian Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono yang meninjau langsung lokasi bersama Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, Kepala SNVT PPLS Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mahdani, dan Ketua Tim Perencanaan Teknik PPLS Arif Firmanto.
Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana meminta PPLS segera menghadirkan solusi konkret agar kebocoran tanggul tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama mengingat warga masih menyimpan trauma akibat bencana lumpur yang terjadi dua dekade lalu.
“Segera carikan solusinya dan selesaikan agar wargaku selamat. Karena apa? Warga yang tertimpa bencana 20 tahun kemarin itu belum selesai, jangan sampai terulang. Segera carikan solusinya, itu harapan saya,” ujar Mimik Idayana, Senin (13/7/2026).
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus berkomitmen mendukung penanganan lumpur melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan DPR RI agar permasalahan tersebut segera tuntas.
“Kita tetap akan komitmen untuk membantu atau komunikasi dengan panjenengan dari Kementerian PU dan DPR RI,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai penanganan harus dilakukan secara cepat karena luberan lumpur berpotensi mengganggu jalur transportasi nasional dan aktivitas logistik yang berdampak pada perekonomian Jawa Timur maupun nasional.
“Jika tidak segera ditanggulangi, ini akan menjadi lebih besar lagi dan bisa menghambat transportasi publik atau logistik karena ini jalan nasional. Jadi tidak hanya membahayakan keselamatan, tapi juga ekonomi kita bisa terhambat, perekonomian di Jawa Timur dan nasional bisa terhambat,” ujar Bambang.
Ia juga meminta PPLS mempercepat pembuangan air lumpur ke Sungai Porong serta memperkuat seluruh tanggul yang mengelilingi area semburan.
“Saya minta untuk serius penanganan pembuangan lumpur menuju ke sungai. Terutama airnya. Jadi airnya yang perlu kita percepat untuk pembuangan. Terus yang kedua, perkuat semua dinding-dinding lumpur Lapindo ini,” tegasnya.
Selain itu, Bambang mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera merealisasikan sistem peringatan dini (early warning system) agar masyarakat dapat melakukan evakuasi lebih cepat apabila terjadi kondisi darurat.
“Bu Wabup untuk merealisasikan early warning system, yaitu peringatan dini. Itu supaya warga dapat segera melakukan evakuasi jika terjadi kejadian bencana karena sisi ini ada ribuan atau mungkin ratusan ribu masyarakat yang bisa terdampak,” katanya.
Di sisi teknis, Ketua Tim Perencanaan Teknik PPLS Arif Firmanto menjelaskan penurunan tanah memang terjadi pada tanggul lumpur akibat kondisi geologi kawasan Sidoarjo yang merupakan daerah endapan sedimen dengan daya dukung tanah rendah. Selain itu, keberadaan Sesar Siring dan Sesar Watukosek turut memengaruhi stabilitas tanah.
Menurut Arif, hasil pengukuran menunjukkan penurunan tanggul rata-rata mencapai sekitar 0,5 meter per tahun, meski setiap titik memiliki tingkat kerawanan yang berbeda.
“Jadi penurunannya rata-rata untuk titik ini adalah 0,5 meter per tahun. Tapi dari 11 kilometer ini variatif, Pak. Memang di area tanggul yang sisi selatan relatif stabil daripada tanggul yang sisi lainnya, terutama yang di sisi barat ini,” jelas Arif.
Ia mengatakan PPLS saat ini masih melakukan peninggian tanggul darurat sekitar satu meter sambil menghitung elevasi ideal untuk pembangunan tanggul permanen.
“Ini sebetulnya penanganan darurat, peninggian darurat ini sekitar 1 meter, Pak. Kita sebet (sadhra)
