.
newnoid.com, Sidoarjo— Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat komitmen pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.
Langkah tersebut ditempuh bersama sejumlah pemerintah kabupaten/kota di kawasan pesisir pantai utara Jawa.
Komitmen itu dituangkan dalam deklarasi bersama yang dibacakan pada Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove di Balai Sidang Universitas Indonesia, Senin (10/8/2026).
Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kelestarian mangrove sekaligus mengoptimalkan potensinya sebagai sumber penghidupan masyarakat pesisir.
Melalui kolaborasi tersebut para pemangku kepentingan mendorong lahirnya model pemberdayaan masyarakat pesisir yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan tetapi juga mampu menciptakan nilai ekonomi secara berkelanjutan.
Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, mangrove memiliki posisi strategis karena berfungsi sebagai pelindung alami kawasan pesisir sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat.
“Melalui deklarasi ini kami berkomitmen menjadikan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai fondasi pembangunan masyarakat pesisir yang inklusif, produktif, tangguh dan berkelanjutan,” kata Subandi.
Dalam deklarasi tersebut para kepala daerah menyepakati lima komitmen utama.
Pertama, memperkuat pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan partisipatif melalui pendataan kelompok sasaran, pemetaan potensi, peningkatan kapasitas, pendampingan usaha serta penguatan posisi masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan pelestarian mangrove.
Kedua, mendorong pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis mangrove dengan mengoptimalkan potensi silvofishery, perikanan berkelanjutan, produk olahan hasil laut dan mangrove, hasil hutan bukan kayu, ekowisata serta UMKM lokal yang memiliki nilai tambah dan daya saing.
Ketiga, memperkuat kelembagaan dan ekonomi lokal melalui pengembangan kelompok usaha, koperasi, BUM Desa dan BUMDesa Bersama agar mampu membangun kemitraan, mengakses pembiayaan serta mengelola usaha secara profesional.
Keempat, memperkuat sinergi multipihak melalui dukungan kebijakan, riset, inovasi, investasi, teknologi, akses pasar serta tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat pesisir yang mandiri dan sejahtera.
Kelima, menyusun sekaligus memantau rencana aksi bersama dengan menetapkan prioritas wilayah, sasaran penerima manfaat, indikator keberhasilan serta mekanisme evaluasi berkala agar program memberikan dampak nyata dan berkelanjutan.
Pemkab Sidoarjo menilai pengelolaan mangrove tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya agar potensi ekologis dan ekonomi kawasan pesisir dapat dikembangkan secara seimbang.
Dengan kolaborasi, inovasi dan partisipasi masyarakat, mangrove diharapkan tidak sekadar menjadi benteng alami untuk melindungi wilayah pesisir.
Ekosistem tersebut juga dapat tumbuh menjadi sumber kesejahteraan, penguatan ketahanan ekonomi, sekaligus warisan lingkungan bagi generasi mendatang.
(Shadra)