newsnoid.com, Malang – DPRD Kota Malang mendorong Pemkot lebih mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah. Di sisi lain, belanja daerah diminta tidak sekadar mengejar serapan anggaran, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhita, setelah Rapat Paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap kebijakan anggaran daerah di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Selasa (18/8/2026).
Amithya mengatakan, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan dan catatan masing-masing.
Masukan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan lebih mendalam antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Prinsip kita melanjutkan apa yang sudah diformulasikan oleh pemerintah kota di APBD murni, kita melihat perkembangannya seperti apa. Yang jelas ada beberapa catatan yang mungkin bisa kita bahas selepas ini,” ujar Amithya.
Menurutnya, pandangan fraksi tidak boleh berhenti sebagai catatan politik semata. Seluruh masukan harus diterjemahkan dalam pembahasan anggaran yang konkret, terukur, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Salah satu sorotan utama DPRD Kota Malang adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan. DPRD melihat masih terdapat sejumlah sumber pendapatan yang potensial untuk dioptimalkan.
Amithya mengatakan, evaluasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi salah satu pijakan untuk mengetahui sektor-sektor pendapatan yang masih memiliki ruang peningkatan.
“Kalau ingin lebih ter-breakdown, pertama kita bicarakan soal pendapatan. Apakah ada kemungkinan sumber-sumber pendapatan yang sekiranya masih bisa digenjot lagi selain Rp23 miliar yang sudah ditetapkan untuk naik,” jelasnya.
Menurut Amithya, capaian pendapatan juga perlu dibandingkan dengan realisasi pada periode sebelumnya.
Dengan cara tersebut, DPRD dan Pemkot Malang dapat melihat secara lebih objektif potensi peningkatan pendapatan yang masih tersedia.
Apalagi, waktu pelaksanaan anggaran tahun 2026 semakin terbatas. Karena itu, seluruh potensi pendapatan dinilai perlu dimaksimalkan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
Selain pendapatan, DPRD juga memberikan perhatian serius terhadap sisi belanja. Menurut Amithya, keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari tingginya angka serapan, tetapi juga dari output dan outcome yang dihasilkan.
“Yang jelas kami tetap ada beberapa poin yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota yang kaitannya dengan standar pelayanan minimal, kemudian mandatory spending pun juga harus terselesaikan. Output dan outcome-nya,” tegasnya.
Ia menekankan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mandatory spending harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Sebelumnya, DPRD melalui komisi-komisi juga telah melakukan rapat kerja untuk memetakan berbagai program yang belum terlaksana, termasuk mengidentifikasi penyebabnya.
Hasil pemetaan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan anggaran berikutnya.
Program yang masih relevan dan dibutuhkan masyarakat, kata Amithya, tidak boleh begitu saja ditinggalkan hanya karena menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.
“Rapat kerja bersama komisi, kiranya program apa saja yang tidak bisa terlaksana akibat apa, nah, itu kan sudah terpetakan. Jadi nanti kita rapatkan untuk memperkuat program-program yang harusnya bisa tetap terlaksana sesuai dengan yang sudah kita tetapkan di tahun lalu,” katanya.
Amithya menjelaskan, pembahasan pada tahap ini masih berfokus pada konsep dan kebijakan makro anggaran.
Sedangkan rincian program serta besaran anggaran akan dibahas lebih mendalam ketika memasuki tahapan pembahasan rancangan APBD.
DPRD juga akan mencermati keterkaitan antara kebijakan anggaran yang disusun dengan realisasi anggaran pada tahun sebelumnya.
“Yang jelas ini kita tetapkan dulu konsep makronya seperti apa, kebijakan makronya seperti apa, untuk pembahasan secara anggarannya masih nanti di rancangan APBD,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD ingin memastikan penyusunan APBD Kota Malang tidak hanya berorientasi pada angka pendapatan dan belanja.
Setiap kebijakan anggaran harus memiliki target yang jelas, hasil yang terukur, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, APBD diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan daerah, tetapi menjadi instrumen penting untuk memperkuat pelayanan publik dan menjawab kebutuhan masyarakat Kota Malang.(yun)