NEWSNOID.COM, BLITAR — Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat tidak cukup berhenti pada seremoni.
Di tengah persoalan kekeringan dan tekanan harga kebutuhan pokok, pemerintah dituntut hadir membawa solusi yang benar-benar dirasakan warga.
Pesan tersebut tergambar dalam kunjungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Kabupaten Blitar, Sabtu (5/9/2026).
Dalam satu rangkaian agenda, Pemprov Jawa Timur menghadirkan dua intervensi sekaligus, yakni bantuan penanganan bencana kekeringan serta Pasar Murah untuk pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan.
Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) III Malang, Asep Kusdinar, turut mendampingi Gubernur Khofifah dalam kedua agenda tersebut.
Bagi Bakorwil Malang, dua agenda itu memiliki benang merah yang sama, yakni memastikan kebijakan pemerintah tidak hanya hadir di atas kertas, tetapi benar-benar sampai kepada masyarakat.
Agenda pertama berlangsung di Desa Margomulyo, Dusun Rampalombo, Kecamatan Panggungrejo.
Di wilayah yang terdampak kekeringan tersebut, Gubernur Khofifah menyerahkan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat.
Sebanyak 120 rit air bersih disalurkan untuk masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Blitar. Bantuan tersebut menjangkau tujuh kecamatan, yakni Bakung, Binangun, Kademangan, Panggungrejo, Sutojayan, Wates dan Wonotirto.
Dampak kekeringan di wilayah tersebut tercatat mencapai sekitar 38.270 keluarga atau 98.946 jiwa.
Tidak hanya air bersih, Pemprov Jatim juga memberikan dukungan sarana penyimpanan air berupa 90 unit tandon berkapasitas 1.200 liter dan 250 jerigen berkapasitas 15 liter.
Khusus di Desa Margomulyo, bantuan yang disalurkan berupa 17.000 liter air bersih bagi 40 keluarga atau 162 jiwa.
Bantuan tersebut dilengkapi tiga unit tandon dan 40 jerigen. Kepala Bakorwil Malang Asep Kusdinar menegaskan, penanganan kekeringan membutuhkan respons cepat sekaligus koordinasi lintas sektor.
“Ketika air bersih menjadi kebutuhan mendasar masyarakat, maka kehadiran pemerintah harus dirasakan secara langsung.
Dibutuhkan koordinasi yang cepat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perangkat daerah dan seluruh unsur terkait agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Pasar Murah Tekan Harga, Jaga Daya Beli
Usai meninjau penanganan kekeringan di Panggungrejo, rombongan Gubernur Jawa Timur melanjutkan agenda ke Lapangan Brubuh, Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan.
Di lokasi tersebut, Khofifah meninjau pelaksanaan Pasar Murah dalam rangka Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan Jawa Timur 2026.
Beragam kebutuhan pokok dan produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) tersedia dalam kegiatan tersebut.
Sejumlah komoditas pangan dijual dengan harga lebih terjangkau karena mendapatkan subsidi pemerintah.
Beras medium misalnya, dijual Rp11.000 per kilogram, beras premium Rp14.000 per kilogram, minyak goreng Rp13.000 per liter, telur ayam ras Rp20.000 per pak, tepung terigu Rp10.000 per kilogram dan gula pasir Rp14.000 per kilogram.
Sementara itu, bawang merah dan bawang putih masing-masing dijual Rp6.000 per 250 gram. Paket cabai dibanderol Rp5.000 per 200 gram, sedangkan daging ayam ras dijual Rp32.000 per pak.
Kegiatan di Sutojayan tersebut menjadi titik ke-118 dalam rangkaian penjangkauan suplai logistik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Asep menilai pasar murah memiliki peran strategis, bukan sekadar menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat dan membantu mengendalikan inflasi.
“Pasar murah bukan hanya soal harga yang lebih rendah. Di dalamnya ada upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat, memastikan pasokan tersedia dan pada akhirnya menjaga inflasi tetap terkendali,” kata Asep.
Bakorwil Perkuat Koordinasi Kewilayahan
Kehadiran Kepala Bakorwil Malang dalam dua agenda tersebut menjadi bagian dari fungsi koordinasi kewilayahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurut Asep, berbagai persoalan pembangunan di daerah saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan pola kerja lintas sektor. Kekeringan, ketahanan pangan hingga pengendalian inflasi tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu perangkat daerah.
“Bakorwil Malang hadir untuk memperkuat orkestrasi di wilayah. Kita memastikan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar-OPD serta pemerintah kabupaten/kota berjalan dalam satu arah,” jelasnya.
Ia menegaskan, pendekatan kewilayahan harus berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat.
“Kolaborasi, gotong royong dan solusi bukan sekadar slogan. Ini harus menjadi cara kerja dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Asep.
Dua agenda di Kabupaten Blitar tersebut, lanjut dia, memperlihatkan bagaimana intervensi pemerintah dilakukan dari hulu hingga hilir.
Di satu sisi, pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat berupa air bersih terpenuhi. Di sisi lain, pemerintah menjaga ketersediaan pangan sekaligus memastikan harga tetap terjangkau.
“Air bersih menyentuh kebutuhan dasar. Pangan terjangkau menyentuh daya beli. Keduanya bermuara pada satu tujuan, yaitu menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Rangkaian kunjungan Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Blitar menjadi gambaran bahwa pembangunan tidak berhenti pada perencanaan dan kebijakan. Kehadiran pemerintah harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan.
Bagi Bakorwil Malang, turun langsung ke wilayah juga menjadi momentum untuk membaca persoalan secara lebih dekat, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta memastikan program Pemprov Jawa Timur berjalan efektif.
Dari distribusi air bersih hingga pasar murah, pemerintah berupaya menjawab dua kebutuhan penting masyarakat: memastikan kebutuhan dasar terpenuhi dan daya beli tetap terjaga.
Semangatnya satu: pemerintah hadir, berkoordinasi, dan bergerak memberikan solusi nyata bagi masyarakat. (Red)
