.
NEWSNOID.COM, SIDOARJO — Bupati Sidoarjo Subandi meminta pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperketat. Evaluasi dilakukan untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan.
Permintaan itu disampaikan Subandi saat meninjau SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Rabu (2/9/2026). Peninjauan dilakukan sehari setelah ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, diduga mengalami keracunan.
Subandi datang bersama Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Ridho Prasetyo, Plt Sekretaris Daerah Mohammad Ainur Rahman, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ainun Amalia, serta Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Dr. Christian Tobing. Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo turut hadir.
Subandi mengatakan Pemkab Sidoarjo telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengevaluasi perizinan SPPG.
Berdasarkan hasil koordinasi, terdapat 174 SPPG di Kabupaten Sidoarjo. Dari jumlah tersebut, 153 SPPG telah beroperasi, sedangkan 21 SPPG belum mengajukan permohonan izin.
“Sebanyak 21 SPPG belum berizin. Hal ini telah kami sampaikan kepada BGN pusat. Karena itu, kami meminta pengawasan benar-benar diperketat agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Subandi.
Untuk SPPG Kalitengah, Subandi memastikan dapur tersebut telah mengantongi izin. Adapun kewenangan untuk memberikan sanksi atau menghentikan operasional SPPG berada di Badan Gizi Nasional (BGN).
“SPPG Kalitengah telah mengantongi izin. Adapun terkait sanksi dan penghentian operasional, hal tersebut merupakan kewenangan BGN,” ujarnya.
Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo tetap mendukung program MBG sebagai bagian dari program pemerintah pusat. Namun, dukungan tersebut harus dibarengi tata kelola yang baik serta pengawasan yang memadai.
“Apabila tata kelolanya belum baik, tentu harus segera dibenahi. Jangan sampai hal tersebut mengganggu program presiden. Program yang baik harus kita dukung, sedangkan kekurangan yang ada harus segera diperbaiki,” tegasnya.
Menurut Subandi, mekanisme teknis penyelenggaraan SPPG merupakan kewenangan BGN. Pemkab Sidoarjo akan terus berkoordinasi dengan BGN dalam pelaksanaan sekaligus evaluasi program MBG.
“Terkait mekanismenya, biarkan BGN pusat yang menyampaikan. Regulasi tersebut bukan kewenangan kami di daerah. BGN yang memahami secara rinci,” katanya.
567 Santri Dapat Penanganan Medis
Di tengah evaluasi SPPG, Pemkab Sidoarjo memprioritaskan penanganan medis terhadap para santri yang terdampak. Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit untuk memastikan pasien memperoleh penanganan secara optimal.
“Pemerintah daerah berfokus pada penanganan medis. Kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk menangani seluruh pasien,” ujar Subandi.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sidoarjo per Rabu (2/9/2026) pukul 13.00 WIB, sebanyak 567 santri telah mendapatkan penanganan medis. Dari jumlah tersebut, 457 santri telah diperbolehkan pulang.
Sementara itu, 80 santri masih menjalani perawatan dan 30 pasien masih dalam observasi.
Para pasien tersebar di sejumlah fasilitas kesehatan. RS Siti Hajar merawat 35 pasien, RS Delta Surya 16 pasien, RS Pusura 12 pasien, RSU Aisyiyah St. Fatimah 9 pasien, RS Pusdik Bhayangkara 1 pasien, RSUD R.T. Notopuro 31 pasien, RS Anwar Medika 1 pasien, dan RS Arafah Anwar Medika 1 pasien.
Pemkab Sidoarjo terus berkoordinasi dengan BGN, Dinas Kesehatan, rumah sakit, serta perangkat daerah terkait untuk memantau kondisi para santri.
BGN Hentikan Sementara Operasional SPPG Kalitengah
Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo mengatakan BGN menerima informasi mengenai dugaan keracunan tersebut pada Selasa (1/9/2026) malam.
BGN Provinsi Jawa Timur kemudian melakukan pengecekan dan investigasi awal di lapangan. Hasil pemeriksaan awal dilaporkan kepada pimpinan BGN pusat.
“Pada awalnya, operasional kami hentikan sementara tadi malam. Pagi ini, surat suspensi untuk dapur tersebut sudah diterbitkan,” kata Teguh.
Menurut Teguh, tim BGN pusat akan melakukan investigasi lanjutan untuk menentukan status suspensi SPPG Kalitengah. Selama proses investigasi berlangsung, operasional SPPG dihentikan sementara.
“Tim investigasi dari pusat akan datang untuk menentukan apakah suspensinya berkategori ringan atau berat,” ujarnya.
Terkait penyebab dugaan keracunan, Teguh mengatakan BGN masih melakukan investigasi. Pihaknya belum dapat memastikan bahan makanan yang diduga menjadi penyebab kejadian tersebut.
“Proses investigasi masih berlangsung. Bahan yang diduga menjadi penyebab juga masih kami dalami,” katanya.
Teguh juga membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya belatung dalam makanan yang dibagikan kepada para santri.
“Informasi di media sosial mengenai makanan ada belatung itu tidak benar,” tegasnya.
Menurut Teguh, SPPG Kalitengah selama ini menyalurkan makanan kepada sejumlah sekolah dan pondok pesantren.
Berdasarkan data BGN, distribusi makanan dari SPPG tersebut mencapai sekitar 2.800 porsi per hari, dengan sekitar 1.000 porsi di antaranya disalurkan ke pondok pesantren.
BGN, kata Teguh, terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit untuk memperoleh perkembangan terbaru mengenai kondisi para santri.
“Hasil investigasi akan menjadi dasar evaluasi terhadap operasional SPPG Kalitengah. BGN juga akan memperkuat pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku,” tegas Teguh. (Shadra)
