NEWSNOID.COM, MALANG – Gagasan menjadikan Malang Raya sebagai kawasan megapolitan tidak cukup berhenti pada kerja sama antarpemerintah daerah.
Diperlukan keterlibatan aktif dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem kawasan yang terintegrasi, efisien, dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bakorwil III Malang Asep Kusdinar, di hadapan para pengusaha Malang Raya serta jajaran Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Kota Malang, dan Pemerintah Kota Batu dalam kegiatan Bincang Bisnis Bersama Dahlan Iskan, dalam rangka memperingati HUT ke-2 Disway Malang yang digelar di Bakorwil III Malang, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Dahlan Iskan, tokoh pers dan pengusaha nasional sekaligus pendiri Disway, yang hadir dan berdialog bersama para pelaku usaha serta pemangku kepentingan di Malang Raya.
Dalam forum yang mempertemukan pemerintah dan dunia usaha tersebut, Asep memaparkan gagasan “Fondasi dan Pilar Menuju Malang Raya Megapolitan” dengan mengusung semangat Integrasi Potensi, Konektivitas, dan Kolaborasi Pembangunan.
Menurut Asep, konsep megapolitan harus ditempatkan sebagai sarana bersama untuk mencapai tujuan pembangunan, bukan sebagai proyek milik pemerintah semata.
“Posisi pemerintah sejak awal adalah sebagai agen pembangunan. Pemerintah mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan berbagai pihak untuk mencapai tujuan utama, yaitu mensejahterakan masyarakat,” ujar Asep.
Ia menegaskan, pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri dalam membangun kawasan sebesar Malang Raya.
Karena itu, pembangunan megapolitan harus menjadi agenda bersama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat.
“Megapolitan ini harus menjadi sarana bagi berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan. Solusinya adalah membangun megapolitan bersama para pihak, khususnya pihak yang paling berperan dalam menggerakkan perekonomian, yaitu pengusaha. Pemerintah memfasilitasi regulasinya,” jelasnya.
Asep berpandangan bahwa pembangunan kawasan yang terintegrasi membutuhkan perubahan paradigma dalam melihat peran pemerintah.
Pemerintah tidak harus menjadi pelaksana seluruh agenda pembangunan. Sebaliknya, pemerintah perlu menciptakan ekosistem yang memungkinkan dunia usaha dan masyarakat bergerak lebih cepat, melalui regulasi yang adaptif, fasilitasi, koordinasi, serta penguatan konektivitas antarkawasan.
Dengan demikian, pemerintah dapat menjalankan fungsi sebagai regulator, fasilitator, koordinator, sekaligus katalisator, sementara dunia usaha menjadi salah satu kekuatan utama yang menggerakkan investasi, inovasi, perdagangan, pariwisata, industri, dan berbagai aktivitas ekonomi kawasan.
“Kalau kita bicara megapolitan, jangan semuanya dibebankan kepada pemerintah. Pemerintah menyiapkan regulasi dan memberikan ruang. Para pelaku usaha kemudian mengisi ruang tersebut dengan inovasi, investasi, dan aktivitas ekonomi,” kata Asep.
Menurutnya, pendekatan tersebut akan membuat pembangunan kawasan menjadi lebih dinamis, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat serta dunia usaha.
Lebih jauh, Asep menyampaikan bahwa arah pembicaraan mengenai Malang Raya Megapolitan ke depan perlu mulai diarahkan pada pembentukan pilar-pilar yang banyak diselesaikan oleh unsur non-pemerintah.
Menurut Asep, pemerintah memiliki keterbatasan dari sisi mekanisme, birokrasi, kewenangan, serta penganggaran. Sementara dunia usaha memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam merespons peluang, membangun jejaring, mengembangkan inovasi, dan mengambil keputusan bisnis. Karena itu, diperlukan pembagian peran yang jelas antara pemerintah dan non-pemerintah.
Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, sedangkan unsur non-pemerintah dapat mengambil peran lebih besar dalam mengembangkan berbagai pilar ekonomi dan ekosistem kawasan yang membutuhkan kecepatan, inovasi, investasi, serta efisiensi.
“Jangan sampai pemerintah mengerjakan sesuatu yang sebenarnya bisa dikerjakan lebih cepat dan lebih efisien oleh dunia usaha atau pihak non-pemerintah,” ujarnya.
Asep menjelaskan, Malang Raya memiliki modal yang kuat untuk dikembangkan sebagai kawasan yang terintegrasi. Tidak hanya dari sisi geografis, tetapi juga konektivitas, sumber daya manusia, perguruan tinggi, ekonomi kreatif, digitalisasi, pertanian, pariwisata, hingga sumber daya alam.
Dalam paparannya, Malang Raya didukung 67 perguruan tinggi, dengan sekitar 70 persen penduduk berada pada usia produktif. Kawasan ini juga memiliki ekosistem digital kreatif, pusat pengembangan startup, serta berbagai potensi ekonomi yang tersebar di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu.
Dari sisi konektivitas, Malang Raya memiliki jaringan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, Jalan Tol Pandaan–Malang, pengembangan Tol Malang–Kepanjen, Jalur Lintas Selatan, Bandara Abdul Rachman Saleh, jaringan kereta api, terminal, serta layanan transportasi umum termasuk Trans Jatim.
Potensi tersebut semakin diperkuat oleh kekayaan sumber daya alam, mulai dari pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan hingga berbagai komoditas unggulan kawasan.
“Modalnya sudah ada. Potensinya sudah ada. Konektivitasnya terus berkembang. Yang kita perlukan sekarang adalah bagaimana seluruh potensi itu diorkestrasi sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri,” tutur Asep.
Menurut Asep, konsep Malang Raya Megapolitan harus mampu mengubah cara pandang terhadap batas administratif.
Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing. Tantangannya adalah bagaimana keunggulan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi dan membentuk rantai nilai ekonomi kawasan.
Sektor pariwisata, misalnya, dapat dikembangkan sebagai satu ekosistem perjalanan lintas wilayah. Sektor pertanian dapat dihubungkan dengan industri pengolahan dan pasar modern.
Perguruan tinggi dapat menjadi sumber inovasi dan talenta bagi dunia usaha. Ekonomi kreatif dan digital dapat menjadi pengungkit baru.
Sementara konektivitas menjadi infrastruktur yang menghubungkan seluruh ekosistem tersebut.
Pandangan tersebut juga menjadi bagian dari dinamika diskusi dalam Bincang Bisnis. Kadin Kabupaten Malang mendorong kolaborasi bisnis dan digitalisasi dalam mendorong Malang Raya menuju kawasan megapolitan, sementara PHRI mendorong pengembangan Malang Raya sebagai kawasan wisata terpadu.
Dalam forum tersebut, Asep juga menekankan pentingnya perubahan cara pandang dunia usaha. Menurutnya, apabila Malang Raya Megapolitan ingin diwujudkan, para pengusaha harus berani mengambil posisi sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat atau pihak yang menunggu fasilitasi pemerintah.
Pesan tersebut sejalan dengan pandangan Dahlan Iskan dalam forum Bincang Bisnis yang mendorong pelaku usaha agar membangun kemandirian bisnis dan tidak menjadikan pemerintah sebagai tumpuan utama dalam pengembangan usaha.
Kehadiran Dahlan Iskan sekaligus memberikan perspektif dari dunia usaha mengenai pentingnya keberanian mengambil peluang, membangun kemandirian, serta mengembangkan potensi ekonomi daerah.
“Kalau pemerintah sudah membuka ruang, memberikan regulasi dan fasilitasi, maka dunia usaha harus bergerak. Jangan menunggu pemerintah mengerjakan semuanya,” kata Asep.
Ia berharap forum Bincang Bisnis bersama Dahlan Iskan tersebut tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menjadi momentum untuk membangun kesepahaman dan pembagian peran dalam mewujudkan Malang Raya Megapolitan.
“Megapolitan bukan sekadar menyatukan wilayah. Yang lebih penting adalah menyatukan kepentingan, menyatukan potensi, membangun konektivitas, dan menciptakan kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dengan pendekatan tersebut, Malang Raya diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai kawasan yang memiliki potensi besar, tetapi berkembang menjadi kawasan ekonomi yang terintegrasi, inovatif, efisien, inklusif, dan berkelanjutan, dengan pemerintah dan non-pemerintah bergerak sesuai peran masing-masing. (red)
