NEWSNOID.COM, MALANG — Pembahasan KUA-PPAS APBD Kota Malang 2027 mulai mengarah pada upaya meningkatkan efektivitas belanja, memperkuat pendapatan daerah, dan memastikan anggaran benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Senin (21/9/2026), sejumlah fraksi menyampaikan masukan terkait penyusunan anggaran.
Fraksi PDIP, PKB, PKS, dan Gerindra menekankan pentingnya perencanaan yang terukur, efisiensi belanja, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi PKB meminta Pemkot Malang memperkuat kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi PAD, pengawasan anggaran, dan penertiban aset pemerintah.
Juru bicara PKB, Ike, juga menyoroti anggaran pendidikan yang mencapai sekitar Rp616,83 miliar.
Menurutnya, anggaran tersebut harus berdampak pada pemerataan kualitas pendidikan, perbaikan fasilitas sekolah, dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.PKB juga mengusulkan insentif minimal Rp500 ribu per bulan bagi guru Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) swasta di Kota Malang.
Sementara itu, Fraksi PKS menyoroti proyeksi pendapatan daerah 2027 yang meningkat sekitar 4,05 persen atau Rp92 miliar dibandingkan APBD Perubahan 2026.
Juru bicara PKS, Akhdiyat Syabril Ulum, mendorong Pemkot memperkuat PAD melalui digitalisasi pemungutan pajak, optimalisasi BUMD, dan pemanfaatan aset daerah.
PKS juga menyoroti sejumlah persoalan perkotaan, seperti penguatan UMKM, pengelolaan sampah dan TPA Supit Urang, penanganan banjir, pembangunan embung, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengembangan transportasi publik.
Fraksi Gerindra turut menyampaikan 11 poin strategis. Juru bicaranya, Danny Agung Prasetyo, meminta evaluasi sumber pendapatan daerah, percepatan digitalisasi pemungutan, efisiensi belanja operasional, serta pengawasan Belanja Tidak Terduga (BTT).
Gerindra juga mendorong pemanfaatan SiLPA secara tepat, sekaligus memperkuat pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.
Digitalisasi parkir, pengelolaan sampah berbasis teknologi, pendidikan vokasi, ekonomi kreatif, dan akses permodalan UMKM turut menjadi perhatian.
Di sisi lain, Pemkot Malang tengah menghitung tambahan ruang fiskal yang diperkirakan mencapai sekitar Rp50 miliar.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan angka tersebut masih dalam tahap verifikasi dan validasi.
Tambahan ruang fiskal itu juga belum otomatis dibagikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Sudah kita verifikasi, kita validasi. Kemungkinan ada sekitar anggaran Rp50 miliar, kemudian juga terkait dengan gaji,” kata Wahyu.
Jika terealisasi, tambahan anggaran tersebut akan diarahkan kepada program yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Pemkot tidak akan membaginya secara merata kepada seluruh OPD.
Menurut Wahyu, alokasi anggaran akan mempertimbangkan prioritas pembangunan nasional, visi dan misi kepala daerah, serta RPJMD Kota Malang.
“Skemanya nanti kita akan berikan kepada OPD yang memang sejalan dengan prioritas pembangunan, program nasional, visi misi, masih juga dalam RPJMD, dan juga termasuk kecamatan-kecamatan yang tadi sempat terpotong,” jelasnya.
Pemkot juga masih menghitung potensi pendapatan yang belum seluruhnya masuk dalam KUA-PPAS.
Konsolidasi data dilakukan sebelum menentukan penggunaan anggaran secara lebih rinci.
“Nanti kita bahas lebih detail tiap OPD. Kita akan akumulasikan semua data pendapatan yang sudah kita dapat, kemudian nanti kita berikan kepada OPD-OPD prioritas sesuai dengan usulan-usulan dari pendapat fraksi-fraksi,” ujarnya.
Selain anggaran, persoalan pengangguran turut menjadi perhatian. Pemkot Malang menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi sekitar 5,6 persen pada 2027. Saat ini, TPT Kota Malang berada di angka 5,97 persen, turun dari 6,10 persen.
Wahyu mengatakan penurunan pengangguran akan dilakukan melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan investasi, penguatan kompetensi pencari kerja, serta pengembangan sektor informal dan ekonomi kreatif.
“Dengan adanya investasi masuk, tentu juga akan ada pengurangan pengangguran,” ujarnya.
Pemkot juga melihat ekonomi kreatif dan sektor informal sebagai bagian penting dalam membuka lapangan kerja.
Kota Malang memiliki 17 subsektor ekonomi kreatif yang dinilai memiliki potensi untuk berkembang.
Pembahasan KUA-PPAS APBD Kota Malang 2027 selanjutnya masih akan dilanjutkan antara DPRD dan Pemkot.
Masukan dari masing-masing fraksi akan menjadi bahan dalam menentukan arah belanja daerah, terutama untuk penguatan ekonomi, pelayanan publik, dan penciptaan lapangan kerja. (yun)
