NEWSNOID.COM | SIDOARJO – Keberadaan jembatan liar tanpa izin di atas aliran sungai menjadi salah satu penghambat utama normalisasi sungai di Kabupaten Sidoarjo.
Selain mempersempit aliran air, bangunan tersebut membatasi ruang gerak alat berat untuk mengeruk sedimentasi. Kondisi ini berpotensi memperburuk risiko banjir saat hujan deras.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo pun menginstruksikan penertiban jembatan liar yang melanggar aturan. Penertiban ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pembangunan infrastruktur jalan dengan pembenahan sistem drainase.
Bupati Sidoarjo Subandi kembali menegaskan instruksi tersebut saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) proyek betonisasi ruas Jalan Gedangan–Betro, Senin (12/10/2026).
Dalam peninjauan itu, ia meminta pembangunan jalan tidak hanya fokus pada kualitas badan jalan. Pemerintah juga harus memperhatikan kondisi sungai di sepanjang proyek.
Proyek betonisasi senilai Rp 23 miliar tersebut membentang di sisi aliran sungai. Menurut Subandi, pembangunan jalan harus terintegrasi dengan penataan saluran air agar manfaatnya jangka panjang.
“Kalau masih ada jembatan-jembatan seperti ini, normalisasi sungai tidak akan bisa berjalan. Kita ingin jalan selesai dengan kualitas bagus, tetapi normalisasi sungai juga harus tetap berjalan seiring,” ujar Subandi.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, sejumlah jembatan beton berukuran kecil dibangun mandiri oleh warga dan pelaku usaha untuk akses pribadi.
Namun, bangunan permanen tanpa izin itu menghambat pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BMSDA). Alat berat kesulitan masuk untuk mengeruk sedimentasi sungai.
Keterbatasan akses itu mengurangi efektivitas normalisasi. Di sisi lain, penyempitan aliran dan pendangkalan sungai meningkatkan risiko genangan hingga banjir.
Dampaknya tidak berhenti pada tata air. Genangan berulang juga mengganggu fungsi jalan dan mengancam ketahanan infrastruktur yang baru dibangun.
Subandi menegaskan, pembangunan jalan dan penataan sungai tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Tanpa perencanaan terpadu, hasil pembangunan berisiko tidak optimal.
“Perencanaan harus kita ikuti. Jangan sampai jalannya sudah bagus dan mulus, tetapi sungainya justru terbengkalai dan tidak tertata,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Sidoarjo menginstruksikan Dinas PU BMSDA berkoordinasi dengan Satpol PP dan kecamatan setempat.
Mereka diminta menertibkan jembatan-jembatan yang melanggar ketentuan dan menghambat normalisasi sungai.
Penertiban itu bertujuan membuka kembali akses alat berat. Dengan begitu, pengerukan dan pembenahan aliran sungai bisa dilaksanakan secara optimal.
Subandi juga mengimbau warga tidak membangun akses penyeberangan ilegal di atas sungai. Masyarakat diminta memanfaatkan jembatan umum yang telah disediakan pemerintah.
“Jembatan umum sudah tersedia di jalur utama. Masyarakat kita imbau untuk memanfaatkan fasilitas yang ada demi mendukung penataan kawasan dan kepentingan umum yang lebih luas,” tutur Subandi.
Pemkab Sidoarjo berharap penertiban ini mendukung kelancaran normalisasi sungai sekaligus memastikan pembangunan jalan sejalan dengan pembenahan drainase. Infrastruktur yang dibangun pun tidak hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga mengurangi risiko banjir. (Shadra)
