NEWSNOID.COM | SIDOARJO* – Jumlah inovasi di lingkungan Pemkab Sidoarjo dilaporkan meningkat tajam. Sebanyak 262 inovasi tercatat pada 2025. Jumlah tersebut naik menjadi 382 inovasi pada 2026.
Namun, peningkatan jumlah tersebut dinilai tidak cukup oleh Bupati Sidoarjo Subandi. Perubahan nyata yang dirasakan masyarakat diminta untuk dihadirkan melalui setiap inovasi.
Pesan itu disampaikan saat Apresiasi Kontributor Inovasi Sidoarjo 2026 dihadiri di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (15/10/2026). Seluruh OPD diminta untuk tidak menjadikan inovasi sekadar formalitas. Pemenuhan laporan administrasi diminta untuk tidak dijadikan tujuan utama.
Menurut Subandi, inovasi harus dijadikan instrumen untuk menjawab persoalan pembangunan. Kualitas pelayanan publik juga diminta untuk diperbaiki melalui inovasi. Terlebih, sejumlah pekerjaan rumah masih dihadapi Sidoarjo. Persoalan tersebut dimulai dari pengangguran hingga peningkatan prevalensi stunting.
“Pola kerja yang masih sama harus diubah dengan inovasi. Keberlanjutan juga harus dijaga. Hasil yang berdampak langsung kepada masyarakat harus diutamakan dalam bekerja,” kata Subandi.
Data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut menunjukkan persoalan yang masih dihadapi. Tingkat pengangguran terbuka masih dicapai pada angka 6,49 persen. Angka kemiskinan dicatat berada di level 4,40 persen.
Prevalensi stunting juga dilaporkan mengalami peningkatan. Angka 8,4 persen pada tahun sebelumnya naik menjadi 10,6 persen. Sementara itu, indeks lingkungan hidup dicatat sebesar 62,37.
Deretan persoalan itu dijadikan tantangan bagi Pemkab Sidoarjo. Inovasi yang dikembangkan setiap perangkat daerah diminta untuk tidak dihentikan pada gagasan. Solusi yang terukur diminta untuk dihasilkan dari setiap program baru.
Pengembangan inovasi sesuai kebutuhan masyarakat diminta untuk terus dilakukan oleh seluruh OPD. Tujuh perangkat daerah yang belum melaporkan inovasinya juga disoroti oleh Subandi. Evaluasi diminta untuk segera dilakukan oleh perangkat daerah tersebut.
Penanganan stunting secara khusus disoroti oleh Subandi. Upaya penurunan stunting diminta untuk dilakukan secara terpadu. Dinas Kesehatan, perangkat daerah keluarga berencana, kecamatan, hingga pemerintah desa diminta untuk dilibatkan.
Koordinasi lintas sektor dinilai harus ditopang dengan pemetaan berbasis data. Persoalan di lapangan diminta untuk diketahui oleh pemerintah. Intervensi yang tepat juga diminta untuk ditentukan berdasarkan data tersebut.
Peran aktif juga diminta untuk dijalankan oleh pemerintah desa. Penganggaran dalam APBDes diminta untuk dilakukan sesuai ketentuan. Kebutuhan penanganan stunting di wilayah masing-masing diminta untuk dijadikan dasar penganggaran.
“Masalah stunting ini, tolong semuanya ikut gerak bersama-sama. Pemetaan berbasis data juga tolong dilakukan Pak Sekda untuk mengetahui persoalan di lapangan dan menentukan langkah penanganan yang tepat. Saya yakin jika semua ikut bergerak bersama pasti stunting akan turun,” tegasnya.
Keterlibatan seluruh jajaran pemerintahan dinilai dibutuhkan dalam pendekatan tersebut. Penanganan stunting dinilai tidak bisa hanya dibebankan kepada satu perangkat daerah. Berbagai aspek kehidupan masyarakat dinilai berkaitan dengan persoalan stunting.
Pelaksanaan outdoor learning (ODL) juga diminta untuk dievaluasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo diminta untuk menghentikan sementara kegiatan tersebut pada 2026.
Langkah itu diambil menyusul laporan mengenai pelaksanaan ODL. Pelaksanaan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan bagi sekolah maupun orang tua.
Arahan yang jelas kepada sekolah diminta untuk diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan pendidikan diminta untuk tidak memunculkan persoalan baru.
“Saya minta Dinas Pendidikan memberikan arahan yang jelas kepada sekolah. Kegiatan yang seharusnya memberikan manfaat jangan sampai justru menimbulkan persoalan,” ujarnya.
Program Tali Asih yang dikembangkan Kecamatan Krian menjadi salah satu inovasi yang diapresiasi. Apresiasi diberikan di tengah dorongan agar dampak langsung dihasilkan oleh inovasi.
Program tersebut dijelaskan oleh Camat Krian Kusdianto. Donasi sukarela dari ASN dan perangkat kecamatan dihimpun melalui program ini. Alat bantu bagi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas disediakan dari donasi tersebut.
Banyaknya warga yang membutuhkan alat bantu menjadi latar belakang program ini. Kebutuhan mereka dinilai belum sepenuhnya mampu dipenuhi oleh bantuan yang tersedia.
“Dalam satu bulan, minimal satu alat bantu bisa kami berikan. Bahkan, terkadang bisa sampai dua alat bantu. Donasi ini berasal dari ASN dan perangkat yang ingin membantu warga secara sukarela,” kata Kusdianto.
Penggalangan dana dilakukan tanpa paksaan. Kesempatan berkontribusi sesuai kemampuan diberikan kepada ASN dan perangkat kecamatan.
Bantuan tersebut diharapkan dapat melengkapi program bantuan Pemkab Sidoarjo. Pemenuhan kebutuhan warga yang memerlukan alat bantu juga diharapkan dapat dipercepat.
Keberhasilan inovasi bagi Subandi tidak semata diukur dari banyaknya program. Manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dinilai menjadi ukuran utama.
“Keberhasilan sebuah inovasi tidak hanya dilihat dari jumlah program yang dihasilkan, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan warga,” ujarnya.
Peningkatan jumlah inovasi dari 262 menjadi 382 dalam setahun dijadikan modal bagi Pemkab Sidoarjo. Perbaikan pelayanan publik diharapkan dapat diwujudkan melalui modal tersebut. Namun, kemampuan menjawab persoalan konkret masyarakat tetap dijadikan ukuran akhir dari setiap inovasi. (Sadhra)
