NEWSNOID.COM | SIDOARJO – Pemerintah mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Namun, di Kabupaten Sidoarjo, dari 207 koperasi yang telah selesai dibangun, baru 57 unit yang beroperasi.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ke KDKMP Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (15/10/2026). Dalam kunjungan itu, Zulkifli didampingi Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana untuk melihat langsung operasional koperasi sekaligus memastikan ketersediaan kebutuhan pokok bersubsidi.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Riza Ramadani, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, serta anggota Ombudsman RI.
Zulkifli mengatakan, KDKMP yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp 3 miliar tersebut dirancang bukan sekadar sebagai tempat berjualan, melainkan sebagai pusat kegiatan ekonomi yang dimiliki masyarakat desa.
KDKMP Tambakrejo dilengkapi fasilitas operasional berupa satu truk logistik, satu mobil pikap, dan dua becak motor untuk mendukung distribusi barang kepada masyarakat.
“Ini bukan sekadar toko atau supermarket, melainkan koperasi milik seluruh warga Desa Tambakrejo. Gedung megah dan sarana ini hadir langsung untuk melayani kebutuhan bapak dan ibu di sini,” kata Zulkifli di hadapan warga.
Menurut dia, koperasi tersebut diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi barang, menghubungkan produsen dengan konsumen, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap perantara.
Salah satu layanan yang menjadi perhatian adalah akses terhadap pupuk bersubsidi bagi petani. Zulkifli mengatakan, petani dapat menebus pupuk bersubsidi melalui KDKMP Tambakrejo dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP).
Selain pupuk, koperasi juga dirancang menyediakan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), LPG 3 kilogram, serta minyak goreng bersubsidi. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut LPG 3 kilogram dijual seharga Rp 16.000 dan minyak goreng bersubsidi Rp 16.700 per liter.
KDKMP juga diproyeksikan menjadi saluran penyaluran bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan berupa beras dari pemerintah.
Tak hanya menyediakan kebutuhan pokok, koperasi tersebut direncanakan menghadirkan layanan transaksi keuangan melalui agen BNI. Warga nantinya dapat melakukan penyetoran uang, pembayaran tagihan listrik, pengiriman dan pengambilan uang, hingga mengakses layanan keuangan untuk mendukung usaha.
Zulkifli berharap berbagai layanan tersebut dapat mempermudah aktivitas ekonomi warga tanpa harus pergi jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun mengakses layanan keuangan.
Di tengah besarnya fasilitas yang disiapkan, Zulkifli menekankan pentingnya pengelolaan koperasi secara profesional. Menurut dia, keberadaan gedung dan sarana operasional harus diikuti dengan tata kelola yang baik agar koperasi dapat berjalan secara berkelanjutan.
Kepala desa sebagai ketua dewan pengawas bersama pengurus koperasi diminta menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan secara bertanggung jawab. Sementara itu, manajer koperasi diharapkan mampu menjaga kelangsungan operasional serta mengembangkan kegiatan usaha.
“Koperasi ini punya Bapak, punya Ibu, warga Desa Tambakrejo. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab nanti kepala desa bersama kepala koperasi dari warga sini yang dibantu manajer koperasi. Selama dua tahun ini akan digaji PT Agrinas Pangan,” ujarnya.
Penekanan terhadap tata kelola menjadi penting agar KDKMP tidak berhenti sebagai bangunan dan fasilitas baru, tetapi berkembang menjadi lembaga ekonomi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menegaskan, pemerintah kabupaten berkomitmen mendukung pengembangan KDKMP melalui pendampingan dan peningkatan kapasitas pengurus.
Ia mendorong Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo berperan aktif dalam memberikan pendampingan serta pelatihan agar koperasi mampu dikelola secara optimal.
Menurut Mimik, pengembangan KDKMP juga perlu melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Keterlibatan tersebut dinilai dapat membuka peluang usaha, memperluas akses pemasaran produk, serta mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
“Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen mendukung program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di tingkat desa dan kelurahan,” kata Mimik.
Ia berharap penguatan kelembagaan, peningkatan kemampuan pengurus, dan keterlibatan UMKM dapat menjadikan KDKMP sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 207 KDKMP telah selesai dibangun. Namun, baru 57 unit yang beroperasi.
Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengembangan KDKMP tidak hanya terletak pada pembangunan fisik, tetapi juga pada percepatan operasional, kesiapan pengelola, dan kemampuan koperasi membangun kegiatan usaha yang berkelanjutan.
Dengan demikian, keberhasilan program KDKMP akan ditentukan oleh sejauh mana fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses kebutuhan pokok, memperkuat usaha lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Shadra)
