NEWSNOID.COM | SIDOARJO – Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD tidak boleh berhenti sebagai daftar usulan, tetapi harus terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan keuangan pemerintah daerah.
Penegasan itu disampaikan Subandi saat membuka Sosialisasi Tata Kelola Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sidoarjo di Sun Hotel Sidoarjo, Senin (19/10/2026).
Kegiatan yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo tersebut menjadi forum untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun perencanaan pembangunan.
Menurut Subandi, pengelolaan Pokir DPRD harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Setiap usulan perlu melalui proses penelaahan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat, skala prioritas, kewenangan pemerintah daerah, serta kapasitas anggaran yang tersedia.
“Melalui sosialisasi ini, kita ingin menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif. Harapannya, seluruh usulan pokok-pokok pikiran DPRD dapat dikelola dengan baik, sesuai regulasi dan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” ujar Subandi.
Ia menjelaskan, kamus usulan menjadi salah satu acuan penting untuk memastikan Pokir DPRD sejalan dengan visi dan misi kepala daerah serta prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
Karena itu, komunikasi dan pendampingan antara perangkat daerah dan legislatif perlu diperkuat agar setiap usulan dapat dipahami, ditelaah, dan diproses melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai ketentuan.
Subandi juga meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti hasil sosialisasi secara konsisten berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing.
Sinergi kedua unsur pemerintahan tersebut diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, tetapi juga memastikan program pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menekankan pentingnya mengarahkan pembangunan pada persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat, termasuk penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Dengan demikian, setiap usulan yang masuk dalam proses perencanaan harus memiliki relevansi yang jelas dengan kebutuhan dan sasaran pembangunan daerah.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo sekaligus Kepala Bappeda, M. Ainur Rahman, mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan membangun pemahaman bersama mengenai tata kelola Pokir DPRD, mulai dari penelaahan usulan hingga integrasinya ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Menurut Ainur, kesamaan pemahaman antara legislatif dan eksekutif diperlukan agar proses pengelolaan Pokir berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel.
Setiap usulan juga harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap terbangun kesamaan persepsi dan koordinasi antara legislatif dan eksekutif. Sehingga, pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD berjalan transparan, akuntabel, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, dan kemampuan keuangan daerah,” kata Ainur.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD serta kepala perangkat daerah.
Auditor Ahli Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Wiratmoko, hadir sebagai narasumber.
Melalui penguatan tata kelola Pokir DPRD, Pemkab Sidoarjo berharap proses perencanaan pembangunan semakin terarah dan sesuai regulasi.
Keselarasan usulan legislatif dengan prioritas daerah menjadi penting agar perencanaan dan penganggaran tidak sekadar memenuhi prosedur administratif, tetapi juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan hasil pembangunan yang terukur. (Shadra)
