NEWSNOID.COM | SIDOARJO –Keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi keberpihakan anggaran terhadap kepentingan masyarakat.
Pesan itu mengemuka dalam pandangan umum Fraksi PKS-PPP DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat paripurna DPRD Sidoarjo, Fraksi PKS-PPP menyampaikan serangkaian catatan kritis terhadap rancangan keuangan daerah tersebut.
Persoalan yang disoroti tidak hanya menyangkut struktur pendapatan dan belanja, tetapi juga efektivitas pengelolaan pajak, pemenuhan anggaran pendidikan, hak tenaga kesehatan, hingga keberlanjutan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ketua Fraksi PKS-PPP, Afdal Muhammad Ihsan, menegaskan bahwa APBD harus menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan publik, bukan sekadar dokumen administratif yang berisi proyeksi pendapatan dan alokasi belanja.
Menurutnya, setiap rupiah anggaran daerah harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan terhadap potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pencegahan praktik koruptif juga harus menjadi bagian penting dalam tata kelola keuangan pemerintah.
“APBD tidak hanya menjadi dokumen anggaran, tetapi juga wujud nyata komitmen pemerintah terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan anggaran yang bebas dari praktik koruptif dan kebocoran Pendapatan Asli Daerah,” tegas Afdal.
Dalam telaah terhadap postur APBD 2027, Fraksi PKS-PPP mencatat pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4,604 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp5,251 triliun.
Struktur tersebut menciptakan defisit anggaran sekitar Rp646,677 miliar yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan neto.
Tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah terutama dipengaruhi penurunan dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp614,447 miliar.
Belum teralokasinya Dana Alokasi Khusus (DAK) secara utuh turut menambah tantangan dalam penyusunan anggaran tahun mendatang.
Di tengah kondisi tersebut, Fraksi PKS-PPP mengingatkan pemerintah agar lebih cermat menentukan skala prioritas.
Program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi masyarakat dinilai harus tetap mendapatkan perhatian.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah akumulasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai Rp510,651 miliar.
Nilai tersebut termasuk piutang historis yang berasal dari pelimpahan KPP Pratama.
Besarnya tunggakan itu dinilai membutuhkan langkah penanganan serius. Pemerintah daerah didorong melakukan validasi dan pemutakhiran data, memilah piutang berdasarkan tingkat ketertagihan, serta menyusun strategi penagihan yang terukur.
Di sisi lain, kebijakan penyelesaian piutang juga perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin agar tidak menimbulkan beban baru bagi kelompok rentan.
Anggaran Pendidikan dan Hak Tenaga Kesehatan
Persoalan pendidikan juga menjadi perhatian Fraksi PKS-PPP. Alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp899,479 miliar dinilai belum memenuhi ketentuan minimal 20 persen dari anggaran sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Fraksi tersebut meminta pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap pemenuhan kewajiban anggaran pendidikan. Tidak hanya soal besaran alokasi, pemerintah juga didesak memastikan tidak ada praktik pungutan liar maupun penahanan ijazah oleh sekolah negeri yang merugikan peserta didik.
Di sektor kesehatan, persoalan tertundanya pembayaran jasa pelayanan (jaspel) tenaga kesehatan puskesmas sejak November 2025 turut menjadi catatan.
Fraksi PKS-PPP meminta pemerintah segera menuntaskan hak tenaga kesehatan tersebut tanpa memperpanjang ketidakpastian.
Hal serupa berlaku terhadap piutang klaim BPJS Kesehatan di RSUD R.T. Notopuro yang disebut mencapai Rp55 miliar.
Penyelesaian persoalan tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas keuangan rumah sakit sekaligus memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu.
Anggaran UMKM Dipangkas, Warung Kecil Jangan Terbebani Pajak
Pada sektor ekonomi kerakyatan, Fraksi PKS-PPP menyoroti pemangkasan anggaran pemberdayaan UMKM hingga 64 persen dan sektor perikanan budi daya sebesar 63 persen.
Penurunan alokasi tersebut menjadi perhatian karena kedua sektor memiliki peran strategis dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan serta menjaga sumber penghidupan pelaku usaha kecil.
Fraksi PKS-PPP juga mengingatkan pemerintah agar peningkatan target Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makanan dan minuman sebesar Rp43 miliar tidak salah sasaran.
Warung kopi dan warung makan berskala kecil, terutama yang memiliki omzet di bawah Rp10 juta per bulan, diminta tidak menjadi sasaran kebijakan perpajakan yang justru dapat menambah beban usaha mereka.
Menurut Fraksi PKS-PPP, optimalisasi penerimaan pajak harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak.
Peningkatan PAD tidak semestinya mengorbankan keberlangsungan usaha mikro dan kecil yang menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.
Berbagai catatan tersebut menjadi penegasan bahwa penyusunan APBD 2027 membutuhkan lebih dari sekadar penyesuaian angka akibat berkurangnya transfer pusat.
Pemerintah daerah dituntut mampu menetapkan prioritas secara tepat, memperbaiki tata kelola pendapatan serta memastikan anggaran benar-benar menjawab persoalan masyarakat.
Fraksi PKS-PPP pun meminta jajaran eksekutif memberikan tanggapan dan klarifikasi resmi terhadap seluruh persoalan yang telah disampaikan dalam rapat paripurna.
APBD 2027, menurut fraksi tersebut, harus disusun dengan semangat kolaborasi dan keberpihakan yang jelas.
Bukan hanya menjaga keseimbangan fiskal daerah, melainkan memastikan pembangunan Sidoarjo memberikan manfaat nyata, terutama bagi masyarakat kecil, kelompok rentan dan warga yang selama ini belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan. (Shadra)
