NEWSNOID.COM | MALANG – Anggota DPRD Kota Malang, Abu Bakar, menggelar kegiatan serap aspirasi masyarakat di Gedung Serbaguna RW 5 Kelurahan Bandulan Kota Malang, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan pembangunan, serta berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Abu Bakar menegaskan bahwa pengajuan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD harus berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan disusun sesuai skala prioritas agar program yang diusulkan benar-benar tepat sasaran.
“Pengajuan Pokir harus efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami akan menampung dan memperjuangkan aspirasi warga agar usulan yang disampaikan bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Abu Bakar.
Masyarakat Diminta Sampaikan Usulan Prioritas
Menurut Abu Bakar, kegiatan serap aspirasi merupakan bagian penting dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan proses perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, ia berharap warga dapat menyampaikan usulan secara jelas, terutama terkait kebutuhan mendesak di lingkungan masing-masing.
Aspirasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menekankan, efektivitas pengajuan Pokir tidak hanya dilihat dari banyaknya usulan yang masuk, tetapi juga dari kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat serta peluang realisasinya.
Pokir Bermasalah atau Belum Terealisasi Perlu Dilaporkan
Selain menerima usulan baru, Abu Bakar juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan persoalan terkait pengajuan Pokir sebelumnya, termasuk usulan yang mengalami kendala, tertahan, atau hingga kini belum terealisasi.
“Kalau ada Pokir yang bermasalah, tertahan, atau belum terealisasi, silakan disampaikan kepada kami. Kami akan berupaya menelusuri persoalannya dan mengawal agar ada kejelasan sesuai prosedur yang berlaku,” tegasnya.
Ia berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan informasi mengenai usulan yang belum mendapatkan tindak lanjut. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, berbagai kendala diharapkan dapat diketahui dan dicarikan solusi sesuai kewenangan yang ada.
Abu Bakar menambahkan, sinergi antara masyarakat dan wakil rakyat perlu terus diperkuat agar aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan.
Abu Bakar, menyampaikan dua poin penting dalam pembahasan terkait realisasi Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Menurutnya, poin pertama terkait keberhasilan pokir yang telah diajukan masyarakat. Dari total usulan yang masuk, realisasinya sudah mencapai hasil yang signifikan.
“Kita punya dua poin pembahasan, yang satu poin itu terkait keberhasilan pokir yang sudah diajukan masyarakat. Dan alhamdulillah tadi sudah 90 persen lebih yang sudah terrealisasi, mungkin ada kurang lebih 10 persennya itu akan kita kejar,” ujar Abu Bakar.
Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal sisa 10 persen usulan agar dapat terealisasi sepenuhnya.
Soroti Kedatangan KPK, Pokir Harus Sinkron dengan RPJMD
Poin kedua yang dibahas adalah terkait kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Kedatangan KPK tersebut dalam rangka memberikan himbauan kepada seluruh anggota dewan agar pelaksanaan pokir dapat berjalan sesuai koridor.
“ Kita tadi bahas masalah kedatangan KPK yang kita semua sudah tahu kemarin. KPK itu datang untuk bahasanya itu menghimbau kita, jadi supaya kita itu bisa sinkronisasi pokir itu dengan salah satunya RPJMD,” jelasnya.
Abu Bakar mencontohkan agar pokir tidak asal diusulkan tanpa pertimbangan yang matang. Setiap usulan harus memiliki korelasi yang jelas dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang.
“Jangan sampai pokir ini teman-teman hanya asal mengusulkan aja,” tegasnya.
Wanti-wanti Soal Undangan Reses untuk Kamus Pokir 2028
Terkait pelaksanaan reses, Abu Bakar juga memberikan penekanan khusus kepada masyarakat yang hadir dalam kegiatan resesnya. Ia meminta agar pengisian undangan dilakukan dengan benar dan lengkap.
“Untuk undangan dari reses itu saya tadi mewanti-wanti agar masyarakat yang datang atau warga yang datang ke reses saya itu bisa mengisi undangan itu dengan benar. Karena apa? Karena itu menjadi pertimbangan kita untuk pengusulan Kamus Pokir 2028,” terangnya.
Menurutnya, kelengkapan administrasi undangan reses menjadi dasar penting dalam penyusunan Kamus Pokir 2028 mendatang.
Pokir Harus Berdampak Langsung dan Tidak Lintas Dapil
Ketika ditanya apakah pokir yang hampir 100 persen terealisasi tahun ini sudah sesuai dengan RPJMD, Abu Bakar menegaskan bahwa selama dua tahun terakhir, pokir yang ia usulkan selalu berorientasi pada dampak langsung kepada masyarakat.
“Alhamdulillah dari 2 tahun itu kan kita bisa lihat. Jadi kita mintanya itu yang langsung berdampak ke masyarakat. Saya selalu menekankan untuk pokir berbasis pelatihan, karena pelatihan itu langsung dirasakan masyarakat. Sedikit banyak mereka bisa langsung mendapatkan hasil setelah pelatihan,” paparnya.
Ia juga memastikan bahwa seluruh pokir yang diusulkan tetap berada di wilayah daerah pemilihannya dan tidak melanggar aturan.
“Dan pokir tidak boleh lintas dapil, alhamdulillah saya sesuai dengan dapil saya,” ucapnya
Melalui kegiatan serap aspirasi di Bandulan Baru tersebut, Abu Bakar menegaskan komitmennya untuk menampung dan mengawal usulan masyarakat, baik yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan baru maupun persoalan Pokir yang belum terealisasi, sehingga pembangunan Kota Malang dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi warga. (win)
