
NEWSNOID.COM | SIDOARJO – Penguatan ketahanan keluarga tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah. Peran kader yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan setiap keluarga mendapatkan pendampingan, edukasi dan perlindungan.
Karena itu, sebanyak 346 Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Kabupaten Sidoarjo didorong menjadi ujung tombak penguatan delapan fungsi keluarga hingga tingkat desa dan kelurahan.
Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan, kader PPKBD memiliki posisi strategis dalam membangun keluarga yang sehat, mandiri, harmonis, dan berkualitas.
Mereka tidak hanya bertugas menyosialisasikan program keluarga berencana, tetapi juga menjadi penggerak perubahan perilaku masyarakat sekaligus penghubung antara pemerintah dan keluarga.
Penegasan tersebut disampaikan Subandi saat menghadiri kegiatan Penguatan Peran PPKBD dalam Implementasi Delapan Fungsi Keluarga yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, (16/11/2026).
Kegiatan itu diikuti 346 kader PPKBD serta para penyuluh dan koordinator penyuluh KB se-Kabupaten Sidoarjo.
PPKBD Bukan Sekadar Kader KB
“PPKBD bukan sekadar kader program keluarga berencana, melainkan mitra strategis pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga di tingkat desa dan kelurahan,” tegas Subandi.
Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama pembentukan sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun banyaknya program pemerintah. Kualitas keluarga, pola pengasuhan, kesehatan, pendidikan, kemandirian ekonomi, serta perlindungan terhadap anggota keluarga juga menjadi ukuran penting keberhasilan pembangunan.
Karena itu, Subandi meminta 346 kader PPKBD mengoptimalkan penerapan delapan fungsi keluarga, yakni fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi serta pelestarian lingkungan.
Implementasi kedelapan fungsi tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata di lingkungan keluarga.
Di antaranya memperkuat pola pengasuhan anak, mencegah perkawinan usia anak, meningkatkan pemahaman kesehatan reproduksi, mendorong perencanaan keluarga, memperkuat ekonomi rumah tangga serta memberikan perlindungan kepada perempuan, anak, remaja dan lanjut usia.
Stunting Naik Lagi Jadi 10,6 Persen
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah penanganan stunting. Subandi menilai, upaya menekan prevalensi stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan.
Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk kader PPKBD yang memiliki kedekatan langsung dengan keluarga.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK), prevalensi balita stunting di Kabupaten Sidoarjo tercatat 14,8 persen pada 2021. Angka tersebut berhasil turun menjadi 8,4 persen pada 2023, tetapi kembali meningkat menjadi 10,6 persen pada 2024.
“Kita juga harus terus memperkuat upaya pencegahan stunting. Ini membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk kader PPKBD yang bersentuhan langsung dengan keluarga di masyarakat,” ujarnya.
Untuk memperkuat upaya tersebut, Subandi menekankan tiga langkah yang harus dijalankan secara konsisten.
Pertama, pendampingan keluarga berbasis data agar setiap persoalan dan kebutuhan keluarga dapat dikenali sejak dini sehingga intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.
Kedua, memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah desa, Tim Penggerak PKK, kader kesehatan, penyuluh KB, dan perangkat daerah terkait.
Ketiga, memastikan edukasi kepada masyarakat tidak berhenti sebatas penyampaian informasi, tetapi benar-benar mendorong perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
Tantangan tersebut semakin besar mengingat jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data administrasi kependudukan 2025 telah mencapai sekitar 2,4 juta jiwa.
Besarnya jumlah penduduk harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah menjangkau setiap keluarga melalui edukasi, pendampingan dan pelayanan yang memadai.
MBG Diharapkan Tekan Stunting
Dalam kesempatan itu, Subandi juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upaya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil.
Program pemerintah pusat tersebut diharapkan dapat memperkuat intervensi perbaikan gizi sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting.
“Alhamdulillah, program MBG dari Bapak Presiden sudah menyentuh anak-anak kita dan ibu hamil. Harapannya, ketika seluruh sasaran mendapatkan manfaat program ini, angka stunting di Kabupaten Sidoarjo juga dapat terus ditekan,” katanya.
Keluarga Hadapi Persoalan Makin Kompleks
Sementara itu, Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo Heni Kristiani mengungkapkan, penguatan kapasitas kader PPKBD semakin penting karena persoalan yang dihadapi keluarga saat ini semakin kompleks.
Tidak hanya menyangkut keluarga berencana dan kesehatan, tetapi juga persoalan anak putus sekolah, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga paparan paham radikalisme di kalangan remaja.
Menurut Heni, berbagai persoalan tersebut membutuhkan langkah pencegahan sejak lingkungan keluarga.
Keberadaan PPKBD yang dekat dengan masyarakat diharapkan mampu membantu pemerintah mendeteksi persoalan lebih dini sekaligus menjadi penghubung antara kebutuhan keluarga dan program pelayanan pemerintah.
“Ini merupakan tantangan yang harus kita cegah bersama untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik,” ujarnya.
Heni menjelaskan, kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) serta Bunda Genre Kabupaten Sidoarjo.
Melalui pembekalan tersebut, para kader diharapkan memperoleh tambahan pengetahuan dan kapasitas dalam menerapkan delapan fungsi keluarga di wilayah masing-masing.
“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan peran serta PPKBD dalam mengimplementasikan delapan fungsi keluarga guna menciptakan ketahanan keluarga di Kabupaten Sidoarjo,”pungkasnya.
Dengan penguatan peran 346 kader tersebut, pemerintah daerah berharap program Bangga Kencana tidak berhenti sebagai agenda sosialisasi, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan keluarga.
Sebab, ketahanan keluarga yang kuat menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun masyarakat yang sehat, terlindungi dan berkualitas. (Shadra)





















