Jakarta, 25 Agustus 2025 – Kota Malang kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada peringatan Hari Perumahan Nasional 2025 yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Senin (25/8), Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menerima penghargaan sebagai Pemerintah Kota Terbaik Delineasi Perkotaan dalam Penganggaran di Bidang Perumahan dalam APBD Kabupaten/Kota.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, kepada Wali Kota Wahyu yang hadir didampingi Kepala DPUPRPKP serta Kepala Bappeda Kota Malang. Kehadiran pimpinan daerah bersama jajaran teknis menjadi bukti keseriusan Kota Malang menempatkan sektor perumahan sebagai prioritas pembangunan.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang kerap disapa Pak Mbois ini dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa apresiasi ini menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab. Pemerintah Kota Malang berkomitmen memastikan warga memiliki akses terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau. Prestasi ini lahir dari kerja bersama, sinergi perangkat daerah, serta dukungan penuh masyarakat Kota Malang.
“Penghargaan ini juga menjadi bukti bahwa Kota Malang sungguh-sungguh mendukung dan mewujudkan salah satu program strategis nasional, yakni pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat Indonesia. Secara akumulatif, postur APBD kita dinilai pro perumahan rakyat oleh Pak Menteri.” ungkap Pak Mbois.
Sebagai informasi, acara ini juga dihadiri oleh para Menteri Perumahan periode sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan Nasional, Mendagri, Menpan RB, Jaksa Agung, Wakapolri, para pimpinan Kementerian/Lembaga lainnya, serta para gubernur, wali kota, dan bupati penerima penghargaan. Kehadiran tokoh-tokoh tersebut mempertegas posisi perumahan sebagai agenda strategis nasional yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Pak Mbois juga menegaskan bahwa komitmen Kota Malang dalam penganggaran bidang perumahan telah berlangsung secara konsisten. Upaya ini tidak hanya diarahkan untuk mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan melalui program bedah rumah bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Di sisi lain, Pemerintah Kota Malang juga memberikan dukungan penganggaran untuk pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan bersubsidi, yang merupakan salah satu program strategis nasional. Dengan intervensi yang berlapis ini, ribuan keluarga berpenghasilan rendah di Kota Malang telah merasakan manfaat nyata berupa hunian yang lebih layak, sehat, dan manusiawi.
Langkah berkelanjutan tersebut menjadi pondasi penting bagi pembangunan Kota Malang yang inklusif, berkeadilan, dan menempatkan kesejahteraan warga sebagai prioritas utama. (hrz/win)
