newsnoid.com, Malang- Kuasa hukum pemilik lahan di kawasan Supit Urang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Djoko Tritjahjana, SE, SH, MH, meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang menghentikan proses sertifikasi tanah yang diduga diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang atas lahan tersebut.(17/12/2025)
Permintaan itu disampaikan Djoko saat mendatangi Kantor BPN Kota Malang pada Rabu (17/12/2025), menyusul belum adanya respons Pemkot Malang atas somasi dan permohonan klarifikasi terkait klaim aset daerah di lahan Supit Urang.
“Kami mengajukan surat permohonan penghentian proses sertifikasi yang dimohonkan Pemkot Malang atas lahan klien kami. Tujuannya untuk menghindari potensi kerugian masyarakat sebelum status hukumnya jelas,” ujar Djoko.
Djoko menjelaskan, pihaknya khawatir proses sertifikasi tetap berjalan meski kepemilikan lahan masih disengketakan. Menurutnya, sertipikat kerap menjadi alat bukti terkuat dalam sengketa pertanahan, sehingga berpotensi merugikan warga jika diterbitkan sebelum persoalan hukum tuntas.
“Jika memang Pemkot memiliki alas hak atas tanah ini, mari duduk bersama dan adu data. Kami siap mengikuti proses hukum. Namun jika tanah ini milik masyarakat, pemerintah seharusnya bersikap bijak dan tidak menggunakan kewenangan secara sepihak,” tegasnya (win)
