NEWSNOID.COM, MALANG — Sebanyak 494 sopir angkutan kota (angkot) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Senin (28/9/2026).
Aksi tersebut salah satunya menyoroti rencana pengembangan layanan Trans Jatim, khususnya terkait rencana operasional koridor berikutnya di wilayah Kota Malang.
Kepala Dishub Kota Malang, Drs. R. Widjaja Saleh Putra, mengatakan aspirasi para sopir angkot telah disampaikan, termasuk kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurutnya, tuntutan tersebut berkaitan dengan evaluasi kebijakan, termasuk kompensasi bagi angkutan konvensional yang terdampak pengembangan transportasi publik.
“Jadi tuntutan itu sudah disampaikan, termasuk di provinsi. Disampaikan di provinsi bahwa tuntutan itu evaluasi, di antaranya kompensasi dan kebijakan pemerintah,” ujar Widjaja.
Ia menjelaskan, pemerintah telah memiliki sejumlah skema dalam merespons keberadaan angkutan konvensional di tengah pengembangan transportasi publik.
Salah satunya melalui kebijakan kompensasi dan program yang memberikan peluang tambahan penghasilan bagi sopir angkot.
Di tingkat Kota Malang, salah satu kebijakan yang telah dijalankan adalah program Angkutan Pelajar Gratis.
Program tersebut dinilai menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada pelaku angkutan kota.
“Pemerintah daerah Kota Malang meluncurkan angkutan pelajar supaya teman-teman angkutan bisa tetap bekerja. Itu bagian dari kebijakan yang berpihak kepada teman-teman angkutan,” jelasnya.
Menurut Widjaja, sebelum adanya program Angkutan Pelajar Gratis, sebagian sopir angkot tidak mendapatkan pemasukan dari layanan tersebut.
Namun, melalui program itu, mereka memperoleh tambahan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan.
“Selama ini teman-teman angkutan tidak dapat. Dengan adanya angkutan pelajar, mereka mendapatkan nilai tambah. Itu sangat membantu,” katanya.
Terkait rencana pengembangan Trans Jatim, Widjaja menegaskan bahwa layanan Trans Jatim koridor 1 saat ini telah berjalan.
Ia menyebut, keberadaan layanan transportasi publik tersebut merupakan bagian dari upaya menuju sistem transportasi yang lebih baik.
“Koridor 1 sudah tuntas, sudah berjalan. Ini bagian dari dinamika menuju transportasi publik yang lebih baik,” ujarnya.
Ia juga menanggapi adanya tudingan mengenai dugaan ketidaktransparanan maupun permainan dalam kebijakan transportasi.
Widjaja meminta pihak yang menyampaikan tudingan tersebut untuk memberikan bukti.
“Kalau ada yang menuding tidak transparan atau ada permainan, silakan membuktikan. Yang tahu mereka yang menuding. Semuanya harus ada buktinya,” tegasnya.
Widjaja menambahkan, Dishub Kota Malang berkomitmen membuka ruang komunikasi dengan para pelaku angkutan.
Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi merupakan bagian dari komunikasi publik yang perlu direspons melalui dialog.
Ia menegaskan, aksi tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan lain di luar persoalan angkutan kota.
“Ini masalah kita perlu diskusi terus untuk meluncurkan Trans Jatim dua,” pungkasnya.(yun)
