newsnoid.com, Malang – Aksi mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Malang menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Senin 15/6/2026 pukul 15.00 WIB.
Aksi ini menjadi bentuk penolakan mereka terhadap sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum jelas arah kebijakannya.
Aksi dimulai dengan long march dari kawasan Universitas Brawijaya menuju Bundaran Tugu Balai Kota Malang. Sepanjang rute, massa berjalan tertib sambil membawa bendera organisasi dan atribut kampus. Orasi silih berganti menggema dari mobil komando. Kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat menjadi isi utama yel yel yang diteriakkan peserta.
Kedatangan massa membuat arus lalu lintas di sekitar Jl. Tugu dan Jl. Merdeka Timur melambat. Polisi lalu lintas mengatur arus kendaraan agar tidak lumpuh total. Meski ramai, aksi berjalan tertib dan tidak ada bentrokan yang terjadi.
Simbol Perlawanan Serba Hitam, setibanya di Bundaran Tugu Balai Kota Malang, massa langsung memenuhi area publik. Mayoritas peserta mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol perlawanan. Poster dan spanduk rentang dibentangkan. Beberapa tulisan yang mencuri perhatian antara lain “MBG Maling Berkedok Gizi”, “Tolak MBG”, “FIB Melawan”, dan “Indonesia Darurat”.
Presiden Eksekutif Mahasiswa UB, Muhammad Azhar Zidane, tampil sebagai juru bicara Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya atau AMARAH. Dalam orasinya ia menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi “Gawat Darurat”.
“Kami dari AMARAH menyampaikan bahwa Indonesia saat ini dalam kondisi gawat darurat. Kami menuntut efisiensi dan transparansi APBN karena melihat kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM akibat pengelolaan anggaran yang tidak tepat sasaran,” tegas Azhar di hadapan massa.
Menurutnya, APBN adalah uang rakyat sehingga pengelolaannya harus akuntabel. Mahasiswa menyoroti alokasi anggaran ke program yang belum terukur efektivitasnya di lapangan.
“Tolak MBG, Tolak Koperasi Desa Merah Putih, tolak program yang tidak jelas,” lanjut Azhar. Ia menambahkan, gelombang aksi serupa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan keresahan publik makin luas.
“Jika rakyat sudah tidak didengarkan, maka potensi krisis sosial bisa terjadi. Kami minta evaluasi total, bukan hanya kasus kecil, tetapi sistemnya juga harus diperbaiki,” ujarnya.
Tuntutan dan Tenggat Waktu. Dalam pernyataan sikap, mahasiswa mengajukan tiga poin utama: evaluasi menyeluruh program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, transparansi penggunaan APBN, serta penundaan program yang dinilai belum siap dijalankan.
Massa juga memberi tenggat kepada pemerintah dan DPRD Kota Malang untuk merespons tuntutan. Mereka mengancam menggelar aksi lanjutan dengan jumlah lebih besar jika aspirasi tidak ditindaklanjuti.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menemui massa di pagar kantor DPRD. Ia mengakui keresahan mahasiswa mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
“Kami bisa merasakan keresahan yang disampaikan teman mahasiswa. Wajar jika ini menjadi perhatian bersama di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil,” kata Amithya.
Terkait kewenangan, Amithya menjelaskan sebagian besar kebijakan yang dikritik adalah ranah pemerintah pusat. Karena itu DPRD Kota Malang akan meneruskan seluruh tuntutan ke DPR RI. Untuk program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, ia menilai perlu evaluasi agar sasaran lebih tepat dan efisien.
“Kalau masih seperti ini perlu dievaluasi. Bisa diperbaiki dari sisi segmentasi sasaran agar lebih efektif,” ujarnya.
Kondisi Akhir Aksi hingga aksi berakhir sekitar sore hari, situasi terpantau kondusif. Massa membubarkan diri secara bergelombang setelah perwakilan diterima DPRD. Kepadatan lalu lintas di pusat Kota Malang berangsur normal setelah konsentrasi massa berkurang.
Aksi ini menambah daftar panjang unjuk rasa mahasiswa di Malang yang menolak kebijakan nasional. Kedepan, arah respons pemerintah pusat terhadap evaluasi program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi perhatian publik, terutama di kalangan kampus.
(Gih).