NEWSNOID.COM | SIDOARJO — Persoalan banjir, kerusakan jalan, dan pengelolaan sampah menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo Subandi meminta pemerintah daerah, kecamatan, dan pemerintah desa memperkuat koordinasi agar persoalan infrastruktur dan lingkungan tersebut tidak terus berlarut.
Penegasan itu disampaikan Subandi saat menggelar audiensi bersama para kepala desa se-Kecamatan Tulangan di Opsroom Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Selasa (20/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan bersama, mulai dari banjir dan jalan rusak hingga pengelolaan sampah serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Subandi menekankan, penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan perbaikan infrastruktur. Normalisasi saluran air harus berjalan beriringan dengan pembenahan jalan dan pengelolaan sampah agar persoalan lingkungan tidak semakin membebani masyarakat.
“Normalisasi masih berlangsung. Persoalan jalan, KDMP, dan sampah juga perlu menjadi perhatian. Saya berharap kerja sama antardesa dapat berjalan dengan baik,” ujar Subandi.
Tiga Jalur Saluran Jadi Perhatian
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPU BMSDA) Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Mahmud, menyebutkan tiga titik saluran yang menjadi perhatian dalam program normalisasi di Kecamatan Tulangan.
Ketiganya meliputi Afvoer Gedek di Desa Gelang, Afvoer Anak Sidokare di Desa Modong, serta Afvoer Kedungguling yang melintasi Desa Singopadu dan Desa Grabagan.
Normalisasi saluran tersebut ditujukan untuk memperlancar aliran air sekaligus mengantisipasi potensi banjir. Namun, pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antara dinas teknis, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa agar pekerjaan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan.
Mahmud meminta seluruh pihak terlibat aktif dalam koordinasi sehingga penanganan saluran dapat berjalan efektif.
Di sisi lain, kerusakan jalan juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Perbaikan infrastruktur jalan dinilai penting untuk menunjang mobilitas warga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Tulangan.
Camat Tulangan Moch. Andi Sulistiono mengatakan, sejumlah persoalan yang dihadapi wilayahnya, antara lain kerusakan jalan dan banjir, membutuhkan penanganan bersama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.
Pengelolaan Sampah Perlu Dibenahi
Selain infrastruktur, pemerintah daerah juga menyoroti pengelolaan sampah di Kecamatan Tulangan. Pembenahan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) diperlukan agar sampah dapat dikelola dengan lebih baik dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan di kawasan permukiman.
Penguatan pengelolaan sampah di tingkat desa menjadi salah satu langkah yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.
Audiensi tersebut juga membahas persoalan administrasi dan pembangunan desa. Desa Gelang, misalnya, disebut belum memiliki KDMP.
Sementara itu, sejumlah desa lainnya menghadapi kendala terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan setiap desa tidak sepenuhnya sama sehingga diperlukan pemetaan masalah dan penentuan prioritas penanganan.
BKK Desa Direncanakan Naik pada 2027
Dalam pertemuan itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Ainur Rahman, menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) merupakan salah satu instrumen dukungan pemerintah kabupaten untuk membantu pembangunan desa.
Ia meminta pemerintah desa memanfaatkan bantuan tersebut sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan di wilayah masing-masing.
Menurut Ainur, kebijakan tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo, yakni menata desa dan membangun kota menuju Sidoarjo metropolitan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kabupaten Sidoarjo memiliki 346 desa, dengan 22 desa di antaranya berada di Kecamatan Tulangan.
Ainur juga menyampaikan rencana kenaikan BKK pada 2027 menjadi Rp600 juta per desa atau kelurahan.
Tambahan dukungan anggaran itu diharapkan dapat memperluas pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan maupun perkotaan.
“Insyaallah tahun 2027, BKK ini akan mengalami kenaikan menjadi Rp600 juta per desa/kelurahan untuk pemerataan pembangunan desa dan kota,” kata Ainur.
Di tengah persoalan banjir, jalan rusak, dan sampah yang masih membutuhkan perhatian, koordinasi lintas pemerintahan serta penentuan prioritas menjadi kunci agar program pembangunan di Kecamatan Tulangan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. (Shadra)
