NEWSNOID.COM, MALANG- Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Malang mengimbau seluruh pihak agar fokus penegakan hukum di Kabupaten Malang tidak teralihkan oleh maraknya pemberitaan Aksi Adu Banteng dalam konflik di Bendungan Lahor saja.
Sekretaris Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi PD Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Malang, Damanhury Jab, menegaskan bahwa berbagai dugaan pelanggaran hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tetap membutuhkan pengawalan ketat publik dan penyelesaian yang tuntas dari Aparat Penegak Hukum.
Damanhury menyoroti sejumlah kasus penting yang dinilainya tak boleh luput dari perhatian publik dan aparat penegak hukum, di antaranya dugaan tindak pidana di Pasar Karangploso serta polemik pengadaan mobil ambulans di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
“Massifnya pemberitaan terkait konflik di Bendungan Lahor kami harapkan tidak kemudian mengalihkan fokus masyarakat maupun pihak berwenang atas perkembangan proses hukum dari kasus-kasus penting lainnya di lingkup Pemkab Malang,” ujar Damanhury Jab dalam keterangan resminya.
Menurut Damanhury, menjaga konsistensi penanganan kasus hukum sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Kabupaten Malang.
Di sisi lain, Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Malang juga menaruh perhatian pada dinamika yang terjadi di Bendungan Lahor hingga berujung pada aksi adu banteng Anggota DPRD Kabupaten Malang Zulham Mubarok dan Hadi Wiyono (Cak Dur). Pihaknya berharap perselisihan tersebut dapat segera diselesaikan secara arif demi menjaga kondusivitas daerah.
“Kami berharap konflik yang terjadi di Bendungan Lahor dapat segera diselesaikan dengan bijaksana dan dingin oleh semua pihak, sehingga iklim sosial dan komunikasi publik di Kabupaten Malang tetap kondusif,” pungkas Damanhury.(red).