NEWSNOID.COM | KabupatenMalang- DPRD Kabupaten Malang mengusulkan anggaran Rp3,2 miliar dalam APBD 2027 untuk membantu biaya pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Setiap calon PMI diusulkan menerima bantuan Rp10 juta untuk meringankan biaya keberangkatan ke luar negeri
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Ziaul Haq, mengatakan usulan tersebut muncul karena calon PMI selama ini harus menanggung sendiri biaya pemberangkatan yang bisa mencapai lebih dari Rp30 juta melalui perusahaan penempatan tenaga kerja.
“Selama ini tidak ada kontribusi Pemerintah Kabupaten Malang untuk biaya jasa pemberangkatan dari calon tenaga kerja tersebut. Makanya, di APBD 2027 belum dialokasikan. Kita mau dorong di 2027 ada alokasi,” ujar Ziaul, Selasa (20/10/2026).
Menurut Ziaul, bantuan Rp10 juta diharapkan dapat mengurangi beban biaya calon PMI. Jika total biaya pemberangkatan mencapai Rp30 juta, calon pekerja diperkirakan hanya perlu menanggung sekitar Rp20 juta.
“Kalau tadi habisnya itu Rp30 juta, ya tinggal Rp20 juta menjadi bebannya mereka,” katanya.
Ziaul menyebut perkiraan jumlah PMI asal Kabupaten Malang yang berangkat ke luar negeri mencapai 3.200 orang per tahun. Dengan asumsi setiap pekerja menerima bantuan Rp10 juta, kebutuhan anggaran diperkirakan sebesar Rp3,2 miliar.
“Kalau ini nanti dialokasikan, Pemerintah Kabupaten Malang hanya butuh uang Rp3 miliar 200. Akan kita kawal, kita alokasikan agar beban untuk tanggungan ketika dia menjadi TKI ringan,” ungkapnya.
Bantuan tersebut diusulkan berlaku bagi PMI laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan negara tujuan. Hong Kong dan Taiwan menjadi beberapa negara tujuan PMI asal Kabupaten Malang.
DPRD Siapkan Pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan
Ziaul menegaskan DPRD Kabupaten Malang akan mengawal usulan anggaran tersebut agar dapat direalisasikan pada APBD 2027.
DPRD juga berencana mengawasi perusahaan penempatan tenaga kerja untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar mengurangi biaya yang dibebankan kepada calon PMI.
“DPRD nanti akan mendatangi PT-PT itu. Untuk apa? Memonitor dana ini sudah terpotong enggak ke mereka? Khawatirnya mereka dikasih bantuan tapi enggak memotong, kan kasihan. Tetap bayar penuh,” tegasnya.
Ia mengatakan pendataan penerima menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Berdasarkan data awal yang dibahas, jumlah PMI diperkirakan mencapai 3.200 orang per tahun, sedangkan data yang tercatat melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang sekitar 2.700 orang.
Karena itu, calon penerima bantuan nantinya perlu melaporkan keberangkatan kepada Disnaker agar pendataan dan penyaluran anggaran dapat dilakukan sesuai sasaran.
Ziaul juga menilai PMI berkontribusi terhadap perekonomian keluarga dan daerah melalui penghasilan yang diperoleh di luar negeri.
“Padahal mereka itu menyumbang devisa bagi kita. Bahkan dengan adanya TKI ini sebenarnya membantu kemiskinan di Kabupaten Malang ini akan berkurang,” tuturnya.
Ziaul mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah kepada PMI. Menurut dia, calon pekerja membutuhkan biaya untuk berbagai keperluan sebelum berangkat ke negara tujuan.
“Karena banyak komponen pembiayaan, teman-teman PMI ini kita bantu untuk pelatihan, pengurusan dokumen-dokumen pemberangkatan visa,” ungkapnya
Ia menjelaskan bantuan direncanakan diberikan kepada PMI yang telah dipastikan berangkat ke luar negeri. Penyaluran tidak dibatasi berdasarkan negara tujuan tertentu.
“Kalau negara tujuannya bebas, tidak ada mekanisme khusus. Tapi yang jelas nanti mekanismenya setelah keluar visa, jadi dapat dipastikan PMI-nya, baru kita realisasikan dananya,” pungkasnya
