newsnoid.com, Malang- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut dengan beberapa catatan fraksi-fraksi yang berlangsung di Gedung Sidang DPRD Kota Malang.
Persetujuan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 disahkan DPRD Kota Malang ini ditandai dengan penandatanganan berita acara antara Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dengan pimpinan DPRD Kota Malang dalam rapat paripurna.
Dalam KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang diproyeksikan meningkat sebesar Rp25 miliar.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan bahwa kenaikan target PAD ini berdasarkan hasil pemetaan dan analisis yang dilakukan Badan Anggaran DPRD Kota Malang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, bahwa dalam membangun kemandirian fiskal nantinya bakal ada kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.25 Milyar.
Menurutnya, kenaikan target PAD tersebut berdasarkan pada hasil pemetaan dan analisis yang dilakukan Badan Anggaran DPRD Kota Malang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Malang.
“Sebelumnya ada kabar bahwa transfer daerah bakal dipangkas, tetapi penurunannya tidak sebesar itu, sehingga kami melakukan penyisiran potensi PAD,” ungkapnya, (1/10/2025).
Selanjutnya Amithya mendorong untuk memaksimalkan potensi penyokong PAD sehingga nantinya pendapatan daerah dapat meningkat.
“Terutama potensi dari sektor pajak, retribusi, pemanfaatan aset barang milik daerah dan Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT), makanan, minuman serta Baa Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHATB) dimungkinkan dapat meningkatkan PAD,” ungkapnya.
Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal jalannya anggaran agar tepat sasaran, terutama pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
“Kesepakatan ini bukan hanya formalitas, tetapi bentuk tanggung jawab kita bersama demi pembangunan Kota Malang,” ucapnya
Sementara itu, Wali Kota Wahyu mengungkapkan, rancangan APBD telah melalui pembahasan panjang bersama Badan Anggaran DPRD dan akhirnya mendapat persetujuan dari tujuh fraksi di DPRD Kota Malang.
Terkait kenaikan target PAD, Wahyu menilai bahwa hal tersebut, karena terdapat penurunan transfer daerah, sehingga diharapkan dalam pembangunan Kota Malang tetap berjalan dengan lancar.
“Kami optimis meskipun kenaikan PAD lebih dari Rp.25 Milyar dapat mendorong pembangunan kemandirian fiskal,” terang Wahyu.
Bahkan, Wahyu telah menyiapkan langkah-langkah kongkrit dengan perhitungan secara matang, komitmen Pemkot Malang dalam upaya meningkatkan optimalisasi PAD.
“Kami punya perhitungan secara koefisien, kemudian juga ada stimulus. Peningkatan kemandirian fiskal juga bergantung dengan kekuatan PAD,” pungkasnya.
Beberapa potensi yang diharapkan dapat meningkatkan PAD Kota Malang antara lain:
– Pemkot Malang berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah.
– Pemkot Malang juga berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi daerah.
– Pemkot Malang berencana memanfaatkan aset barang milik daerah untuk meningkatkan pendapatan.
– Pemkot Malang berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor PBJT makanan minuman.
– Pemkot Malang juga berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor BPHATB. (win).
