• Beranda
  • Kebijakan Privasi
  • Persyaratan Layanan
  • Redaksi
  • Tentang Newsnoid.com
Newsnoid
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Newsnoid
No Result
View All Result

DPRD Sidoarjo Sahkan Perda Fasilitas Pesantren, Kemandirian dan Pemberdayaan Santri Jadi Prioritas

17 November 2026
in Jawa Timur, newsnoid.com, Sidoarjo, Terbaru
Bagikan

 

DPRD Sidoarjo Sahkan Perda Fasilitas Pesantren, Kemandirian dan Pemberdayaan Santri Jadi Prioritas

NEWSNOID.COM | SIDOARJO – Pesantren tidak hanya menjadi tempat menempa ilmu agama, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun karakter, mencetak sumber daya manusia berkualitas, serta menggerakkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Untuk memperkuat peran tersebut, Kabupaten Sidoarjo kini memiliki landasan hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Pesantren.

DPRD Kabupaten Sidoarjo bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pesantren untuk ditetapkan menjadi Perda dalam rapat paripurna, Senin (16/11/2026).

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH, M.Kn., dan Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih, SM.

Pengesahan regulasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat keberpihakan kebijakan pemerintah daerah terhadap perkembangan pesantren.

Melalui payung hukum tersebut, fasilitasi pemerintah diharapkan semakin terarah, memiliki kepastian hukum, dan mampu menjawab kebutuhan pesantren tanpa mengabaikan independensi serta kekhasan tradisi pendidikan yang selama ini menjadi identitasnya.

Substansi mengenai batas kewenangan pemerintah daerah dan perlindungan kemandirian pesantren menjadi salah satu poin penting yang mendapat perhatian dalam pembahasan regulasi tersebut.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), melalui juru bicaranya, Sutaji, menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Fasilitasi Pesantren untuk ditetapkan menjadi Perda. Persetujuan itu diberikan setelah fraksi mencermati hasil pembahasan, penyempurnaan materi muatan, serta penyesuaian berdasarkan hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sutaji menegaskan, regulasi tentang fasilitasi pesantren harus dibangun di atas landasan hukum yang kuat sekaligus tetap menghormati karakteristik lembaga pendidikan pesantren.

Menurutnya, kehadiran pemerintah daerah semestinya memperkuat kapasitas pesantren, bukan justru membatasi ruang gerak maupun mencampuri kewenangan internal lembaga tersebut

Perhatian itu antara lain tercermin dalam penyempurnaan ketentuan Pasal 5 yang mengatur batas kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi.

Ketentuan tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa dukungan pemerintah tidak mengarah pada intervensi terhadap penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan kurikulum, metode pembelajaran, maupun kebijakan internal pesantren.

PKB berpandangan, pesantren memiliki karakter, sistem pendidikan, dan tradisi kelembagaan yang tumbuh serta berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah harus menempatkan kebijakan fasilitasi secara proporsional dengan tetap menghormati independensi pesantren.

Selain persoalan kemandirian kelembagaan, PKB juga memberikan perhatian terhadap aspek legalitas penggunaan fasilitas milik pemerintah daerah dan dukungan anggaran.

Setiap bentuk fasilitasi harus memiliki dasar hukum yang jelas, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.

Penyempurnaan landasan yuridis juga menjadi bagian dari catatan fraksi, terutama terkait penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

Dengan berbagai penyempurnaan tersebut, Perda Fasilitasi Pesantren diharapkan tidak sekadar menjadi regulasi administratif, melainkan menjadi instrumen kebijakan yang mampu menghadirkan dukungan konkret bagi pengembangan pesantren di Kabupaten Sidoarjo.

Subandi: Pesantren Punya Peran Strategis dalam Pembangunan

Sementara itu, Bupati Sidoarjo H. Subandi dalam sambutannya qmenempatkan pesantren sebagai salah satu kekuatan penting dalam pembangunan daerah. Menurutnya, kontribusi pesantren tidak terbatas pada pendidikan dan pembinaan keagamaan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, penguatan moral, serta penanaman nilai-nilai kehidupan kepada generasi muda.

Melalui pengesahan Perda tersebut, Subandi berharap hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga pesantren semakin kuat.

Dukungan pemerintah diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan, memperluas kesempatan pengembangan kompetensi santri, sekaligus memperkuat kontribusi pesantren dalam kehidupan masyarakat.

Pengembangan kapasitas santri menjadi perhatian penting. Santri diharapkan tidak hanya memiliki pemahaman keagamaan yang mendalam, tetapi juga dibekali kemampuan dan kompetensi yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan bekal tersebut, lulusan pesantren memiliki kesempatan lebih luas untuk mengambil peran dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi hingga pembangunan daerah.

Subandi juga menyoroti kontribusi pesantren dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dan keharmonisan kehidupan sosial.

Nilai toleransi, persaudaraan, serta semangat kebersamaan yang diajarkan dalam lingkungan pesantren merupakan modal sosial yang penting untuk menjaga persatuan dan kondusivitas Kabupaten Sidoarjo.

Di samping itu, pemerintah daerah berharap pesantren semakin berkembang sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.

Potensi yang dimiliki pesantren dapat diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian, fasilitasi pesantren tidak hanya berorientasi pada penguatan lembaga pendidikan, tetapi juga diarahkan untuk memperluas manfaat keberadaan pesantren bagi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

DPRD Soroti Efektivitas Penataan Perangkat Daerah

Selain membahas Raperda Fasilitasi Pesantren, rapat paripurna DPRD Sidoarjo juga mengagendakan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam pembahasan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Kusuma Adi Nugroho, menekankan pentingnya prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penataan organisasi perangkat daerah.

Menurut fraksi tersebut, perubahan struktur birokrasi harus didasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penataan kelembagaan tidak boleh sekadar menjadi perubahan susunan organisasi, tetapi harus menghasilkan peningkatan kinerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Setiap perubahan perangkat daerah perlu memiliki tujuan dan ukuran kinerja yang jelas, sehingga struktur organisasi pemerintahan benar-benar mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan serta memberikan pelayanan yang lebih optimal.

Dua agenda legislasi tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

Pengesahan Perda Fasilitasi Pesantren memberikan landasan bagi penguatan lembaga pendidikan keagamaan.

Sementara perubahan susunan perangkat daerah diarahkan untuk membangun birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
(Shadra)

Archives

  • November 2026
  • Oktober 2026
  • September 2026
  • Agustus 2026
  • Juli 2026
  • Juni 2026
  • Mei 2026
  • April 2026
  • Maret 2026
  • Februari 2026
  • Januari 2026
  • Desember 2025
  • November 2025
  • Oktober 2025
  • September 2025
  • Agustus 2025
  • Juli 2025

Categories

  • Gresik
  • Hukum dan kriminal
  • Jawa Timur
  • Kota Batu
  • Malang
  • Musik
  • newsnoid.com
  • Olahraga
  • Sidoarjo
  • Terbaru
  • Uncategorized

Arsip

  • November 2026
  • Oktober 2026
  • September 2026
  • Agustus 2026
  • Juli 2026
  • Juni 2026
  • Mei 2026
  • April 2026
  • Maret 2026
  • Februari 2026
  • Januari 2026
  • Desember 2025
  • November 2025
  • Oktober 2025
  • September 2025
  • Agustus 2025
  • Juli 2025
  • Beranda
  • Kebijakan Privasi
  • Persyaratan Layanan
  • Redaksi
  • Tentang Newsnoid.com

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Kebijakan Privasi
  • Persyaratan Layanan
  • Redaksi
  • Tentang Newsnoid.com

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.