newsnoid.com, Sidoarjo— DPRD Kabupaten Sidoarjo menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Sabtu (15/8/2026).
Rapat tersebut dihadiri 34 anggota DPRD Sidoarjo. Dalam paripurna, Badan Anggaran (Banggar) DPRD menyampaikan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap rancangan perubahan KUA-PPAS 2026.
Juru Bicara Banggar DPRD Sidoarjo, Kusumo Adi Nugroho, mengatakan perubahan KUA-PPAS disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil daerah serta tema pembangunan Kabupaten Sidoarjo 2026, yakni penguatan pelayanan dasar inklusif melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemenuhan infrastruktur dasar menuju kemandirian pangan dan energi.
“Dalam pembahasan, skala prioritas harus disesuaikan dengan lima target prioritas pembangunan dalam RKPD 2026, sehingga, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan tetap dapat tercapai,” ujar Kusumo saat membacakan laporan Banggar.
Pendapatan dan Belanja Daerah Menyusut
Dalam rancangan perubahan anggaran, pendapatan daerah diproyeksikan turun dari Rp5,040 triliun menjadi Rp4,956 triliun. Penurunan tersebut mencapai Rp83,44 miliar atau 1,66 persen.
Belanja daerah juga mengalami penyesuaian, dari Rp5,716 triliun menjadi Rp5,613 triliun, atau berkurang Rp102,78 miliar atau 1,80 persen.
Sementara itu, anggaran pembiayaan daerah turun dari Rp675,71 miliar menjadi Rp656,36 miliar. Nilai tersebut berkurang Rp19,34 miliar atau 2,86 persen.
Banggar menegaskan, perubahan struktur anggaran tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara Banggar, pimpinan komisi-komisi DPRD dan TAPD Kabupaten Sidoarjo.
Seluruh rekomendasi Banggar selanjutnya diminta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Perubahan APBD 2026.
Belanja Harus Fokus pada Kebutuhan Mendesak, salah satu rekomendasi Banggar adalah meminta Pemkab Sidoarjo memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan daerah.
Proyeksi pendapatan juga harus disusun secara realistis dengan mempertimbangkan potensi serta capaian riil hingga semester berjalan.
Di sisi belanja, Banggar meminta pemerintah daerah memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Belanja modal, khususnya, diminta diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang rusak serta mendesak. Prioritas tersebut mencakup fasilitas pendidikan dan kesehatan, jalan, drainase, pengendalian banjir serta sarana pelayanan publik lainnya.
Pemkab Sidoarjo juga diminta mengevaluasi realisasi belanja operasional dan memastikan setiap perubahan anggaran didasarkan pada data yang valid, kebutuhan riil, serta capaian kinerja.
Pengawasan terhadap proses pengadaan, kontrak, progres pekerjaan fisik, hingga pembayaran juga harus dilakukan secara berkala.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya keterlambatan pelaksanaan program pada akhir tahun anggaran.
“Dengan berbagai catatan dan rekomendasi tersebut, Banggar DPRD Sidoarjo dapat menerima Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya,” kata Kusumo.
Subandi: Prioritas Harus Berdampak bagi Masyarakat, Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn. mengapresiasi DPRD Sidoarjo, khususnya Banggar, atas pembahasan bersama terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026.
“Terima kasih atas kerja sama dan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pembahasan perubahan KUA-PPAS ini, dengan telah disepakatinya rancangan KUA-PPAS, kami berharap seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu,” ujar Subandi.
Menurut dia, kesepakatan tersebut menjadi pijakan penting untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai prioritas sekaligus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Subandi memastikan seluruh rekomendasi Banggar akan ditindaklanjuti dalam tahapan penyusunan Perubahan APBD 2026.
“Kami akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan Badan Anggaran, yang terpenting, program yang sudah menjadi prioritas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Sidoarjo,” pungkasnya. (Shadra)
