newsnoid.com, Malang – Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Harvad Kurniawan Ramadhan, menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang dihadapi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Kota Malang, Senin (23/2/2026).
Forum tersebut turut dihadiri Ketua Komisi E Sri Untari Bisowarno, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Jawa Timur I Made Riandiana Kartika, serta Ketua DPRD Kota Malang yang juga Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita.
Dalam penyampaiannya, Harvad menekankan pentingnya perbaikan tata kelola bantuan sosial serta sinkronisasi data kemiskinan agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Ia mengingatkan, berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di Kota Malang jika tidak diantisipasi sejak dini.
Menurut Harvad, sejumlah kebijakan penghematan, termasuk pemotongan tunjangan aparatur serta perubahan alokasi anggaran untuk program lingkungan, ikut berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat.
Bahkan, honor petugas pendataan sosial yang sebelumnya mencapai sekitar Rp2,5 juta kini turun menjadi kurang lebih Rp750 ribu.
Selain persoalan kemiskinan, Harvad juga menyoroti layanan BPJS Kesehatan. Ia menyebut masih sering ditemui kasus kepesertaan yang tidak aktif ketika warga membutuhkan layanan kesehatan.
“Kalau ada warga yang BPJS-nya tidak aktif, silakan segera melapor ke kelurahan. Kami akan bantu berkoordinasi, termasuk dengan dinas terkait, agar kepesertaan bisa segera diaktifkan kembali,” ujarnya.
Harvad juga mengkritisi mekanisme penentuan desil kesejahteraan yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Sistem yang berbasis data pusat, menurutnya, masih terlalu menitikberatkan pada status pekerjaan dan daya listrik rumah tangga.
“Banyak warga yang bekerja sebagai karyawan swasta otomatis dianggap berpenghasilan sesuai UMK, padahal faktanya tidak demikian. Begitu pula rumah dengan daya listrik di atas 900 VA langsung dikategorikan lebih sejahtera, sementara kondisi keluarganya masih sangat membutuhkan bantuan,” jelasnya.
Untuk itu, ia mendorong penguatan peran Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), kelurahan, serta Pemerintah Kota Malang dalam melakukan pemutakhiran data secara terpadu melalui musyawarah kelurahan, agar keluarga tidak mampu benar-benar masuk dalam basis data perlindungan sosial.
Di bidang kebencanaan, Harvad menyampaikan pihaknya bersama Komisi C DPRD telah menjalin koordinasi dengan pemerintah provinsi guna mempercepat penanganan wilayah rawan bencana.
Ia berharap ke depan dapat terbangun kerja sama resmi melalui nota kesepahaman antara pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Malang.
Ia juga menyinggung persoalan pemerataan pendidikan. Menurutnya, masih terdapat wilayah di Kota Malang yang belum memiliki sekolah jenjang SMA maupun SMK, sehingga perlu menjadi perhatian bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Menutup penyampaiannya, Harvad turut menanggapi dinamika dan kritik publik terhadap kebijakan pusat yang belakangan ramai diperbincangkan, termasuk yang disuarakan oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada.
Ia menegaskan, berbagai kritik tersebut harus dijadikan pengingat agar setiap kebijakan publik benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.(yun)
