NEWSNOID.COM | MALANG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pengangkutan sampah. Sebanyak 43 truk yang masih beroperasi harus melayani 74 tempat pembuangan sementara (TPS), sementara kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) belum sepenuhnya tercukupi dalam anggaran tahun 2026.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena lima dari total 48 truk khusus pengangkut sampah mengalami kerusakan berat dan tidak bisa digunakan. Akibatnya, beban pelayanan persampahan di Kota Malang harus ditangani oleh armada yang masih laik operasi.
Plt Kepala DLH Kota Malang, Drs. Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, M.AP, menjelaskan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan kendaraan yang tersedia agar pengangkutan sampah di berbagai wilayah tetap berjalan.
“Dari 48 truk yang khusus digunakan untuk pengangkutan sampah, ada lima yang mengalami kerusakan berat. Sehingga yang saat ini dapat dioperasikan sekitar 43 truk untuk melayani 74 TPS,” ujar Raymond
Menurutnya, armada yang beroperasi harus melayani TPS dengan frekuensi pengangkutan berkisar dua hingga empat kali. Tingginya intensitas pelayanan tersebut turut memengaruhi kebutuhan biaya operasional, terutama untuk pembelian BBM.
Kebutuhan BBM Capai Rp13 Miliar
Selain persoalan kondisi kendaraan, keterbatasan anggaran BBM menjadi tantangan tersendiri bagi DLH Kota Malang. Berdasarkan perhitungan kebutuhan selama satu tahun, anggaran operasional bahan bakar diperkirakan mencapai Rp13 miliar.
Namun, anggaran yang tersedia dalam APBD murni 2026 baru sekitar Rp8 miliar. Dengan demikian, terdapat selisih kebutuhan sekitar Rp5 miliar yang perlu diupayakan agar kegiatan pengangkutan sampah tetap berlangsung sesuai kebutuhan.
DLH Kota Malang pun merencanakan tambahan anggaran sekitar Rp4 miliar melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026.
Raymond menegaskan, tambahan anggaran tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan BBM kendaraan pengangkut sampah, bukan untuk keperluan perawatan taman.
“Tambahan anggaran sekitar Rp4 miliar melalui PAK 2026 diprioritaskan untuk menutup kebutuhan BBM armada pengangkut sampah, bukan untuk perawatan taman,” tegasnya.
Keterbatasan anggaran membuat DLH harus memperhitungkan penggunaan BBM secara cermat. Berdasarkan perkiraan dinas, anggaran yang tersedia hanya mampu menopang operasional hingga September 2026.
Karena itu, tambahan anggaran dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pelayanan pengangkutan sampah hingga akhir tahun. Jika dukungan operasional tidak mencukupi, frekuensi pengangkutan berpotensi terdampak dan sampah dapat tertahan lebih lama di TPS.
DLH berupaya memaksimalkan armada yang masih berfungsi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Dukungan biaya operasional menjadi salah satu faktor penentu dalam menjaga jadwal pengangkutan di tengah keterbatasan kendaraan.
“Pengelolaan persampahan tidak hanya bergantung pada keberadaan armada. Dukungan biaya operasional, terutama BBM, juga sangat menentukan agar pelayanan tetap berjalan,” jelas Raymond.
Lima Truk Rusak Berat Perlu Penanganan
Di sisi lain, kondisi lima truk yang mengalami kerusakan berat juga menjadi pekerjaan rumah bagi DLH Kota Malang.
Penanganan terhadap kendaraan tersebut diperlukan untuk mendukung kapasitas pengangkutan dan mengurangi beban armada yang masih beroperasi.
Dengan jumlah kendaraan yang terbatas, optimalisasi armada dan pemenuhan anggaran operasional menjadi dua hal yang saling berkaitan. Ketersediaan truk tanpa dukungan BBM yang memadai tidak akan cukup untuk menjamin kelancaran pelayanan.
DLH Kota Malang berharap tambahan anggaran melalui PAK 2026 dapat direalisasikan sehingga kebutuhan operasional pengangkutan sampah hingga penghujung tahun dapat terpenuhi.
Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga pelayanan 74 TPS tetap berjalan, sekaligus memberikan ruang bagi DLH untuk menangani persoalan armada yang mengalami kerusakan.
(win)
