newsnoid.com, Malang– Pemerintah Kota Malang akan menerapkan sistem parkir terpadu berbasis koridor di kawasan Alun-Alun Merdeka. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan ruang parkir yang telah tersedia, tanpa menambah titik parkir baru secara masif di sekitar pusat kota.
Sejumlah lokasi penyangga yang akan dimaksimalkan sebagai kantong parkir antara lain kawasan Kayutangan Heritage, depan Kantor Pos Malang, serta area Masjid Jami’.
Penataan ini menjadi bagian dari sistem lalu lintas terpadu untuk mendukung wajah baru kawasan pusat kota pascarevitalisasi Alun-Alun Merdeka.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menjelaskan bahwa konsep parkir berbasis koridor mendorong masyarakat untuk tidak selalu memarkir kendaraan tepat di depan tujuan.
“Ada satuan koridor yang bisa memanfaatkan ruang parkir yang sudah ada. Biasakan berjalan kaki, karena parkir itu bagian dari sistem lalu lintas,” ujar Widjaja, Sabtu (31/1/2026).
Ia menyampaikan, kawasan Alun-Alun Merdeka sejak awal memang dirancang sebagai kawasan terpadu. Keberadaan Kantor Pos, Masjid Jami’, serta gereja yang saling berdekatan menunjukkan konsep tata kota lama yang ramah bagi pejalan kaki.
“Kami optimalkan parkir yang existing, seperti di depan Kantor Pos, depan Masjid Jami’, dan di Kayutangan. Harapannya masyarakat tidak harus parkir di tempat tujuan, tetapi mau berjalan kaki sambil menikmati kawasan,” jelasnya.
Widjaja menambahkan, pola parkir terpusat tersebut saat ini mulai terbentuk, termasuk di kalangan pekerja dan karyawan. Mereka mulai terbiasa memarkir kendaraan di lokasi parkir yang telah disiapkan Pemerintah Kota Malang, kemudian melanjutkan aktivitas dengan berjalan kaki.
“Awalnya mungkin belum tahu, sekarang sudah tahu dan terbiasa. Termasuk karyawan yang sudah terbiasa berjalan kaki menuju lokasi parkir yang sebelumnya sudah disiapkan,” tambahnya.
Selain penataan parkir, Dishub Kota Malang juga tengah membahas rencana pengembangan becak berbasis listrik sebagai moda transportasi ramah lingkungan di kawasan wisata kota. Namun, rencana tersebut masih memerlukan kajian lintas perangkat daerah.
“Masih kami diskusikan bersama Disporapar dan kepolisian lalu lintas, karena kendaraan seperti becak listrik belum memiliki aturan teknis yang mengatur secara detail,” ungkap Widjaja.
Ia menegaskan, jika nantinya direalisasikan, operasional becak listrik akan dibatasi pada kawasan tertentu serta tetap memperhatikan kearifan lokal. Hal ini mengingat kendaraan tersebut belum memiliki kelengkapan administrasi kendaraan seperti STNK.
Melalui penataan parkir terpadu dan pengembangan transportasi ramah lingkungan, Pemerintah Kota Malang menargetkan kawasan Alun-Alun Merdeka menjadi pusat kota yang tertib berlalu lintas, ramah pejalan kaki, berkarakter heritage serta mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan.(yun).
