NEWSNOID.COM | SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Subandi mendorong perusahaan yang beroperasi di wilayahnya mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah, mulai dari mendukung penyediaan infrastruktur hingga memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Upaya tersebut akan diperkuat melalui Forum Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wadah koordinasi dan pengelolaan kontribusi dunia usaha secara terpadu.
Penguatan Forum CSR menjadi salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengoptimalkan potensi bantuan perusahaan di tengah berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Melalui mekanisme yang terkoordinasi, kontribusi dunia usaha diharapkan dapat melengkapi pembiayaan pembangunan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Subandi dalam audiensi bersama jajaran pejabat daerah, perwakilan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Senin (26/10/2026).
Menurut Subandi, Sidoarjo memiliki potensi besar untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor usaha.
Dengan jumlah perusahaan yang mencapai sekitar 6.000, kontribusi CSR dinilai dapat menjadi salah satu pengungkit pembangunan apabila dikelola secara terarah dan tepat sasaran.
Ia mengapresiasi perusahaan yang selama ini telah berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Namun, ia menegaskan, dukungan tersebut perlu disinergikan dengan program prioritas pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Potensi ini harus kita kelola bersama agar program CSR benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” kata Subandi.
CSR Diarahkan untuk Menjawab Kebutuhan Daerah
Subandi menekankan, Forum CSR tidak boleh sekadar menjadi wadah formalitas. Forum tersebut harus berfungsi sebagai mekanisme koordinasi satu pintu, mulai dari perencanaan, penyaluran bantuan, hingga pelaporan kegiatan perusahaan.
Dengan pola tersebut, program CSR diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri atau tumpang tindih dengan program pemerintah daerah. Sebaliknya, dukungan perusahaan perlu diarahkan untuk memperkuat kebutuhan pembangunan yang telah dipetakan.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian ialah pembangunan infrastruktur. Untuk itu, Subandi meminta koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA) diperkuat agar dukungan perusahaan dapat diselaraskan dengan kebutuhan di lapangan.
Ia juga mengusulkan pembagian peran pembiayaan antara pemerintah daerah dan perusahaan dengan komposisi 70 persen dari pemerintah dan 30 persen dari CSR. Skema tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan jenis program, kebutuhan pembangunan, serta kemampuan masing-masing pihak.
“Jangan sampai programnya berjalan sendiri-sendiri. Kita rumuskan bersama agar kontribusi CSR tepat sasaran dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain infrastruktur, kontribusi CSR juga diharapkan menyentuh persoalan sosial, pendidikan, dan lingkungan. Dengan demikian, keterlibatan dunia usaha tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Tekan Pengangguran, Perusahaan Diminta Beri Peluang bagi Warga Lokal
Di luar persoalan pembiayaan pembangunan, Subandi turut menyoroti pentingnya keterlibatan perusahaan dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan di Sidoarjo.
Ia meminta komunikasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha terus diperkuat agar kebutuhan tenaga kerja perusahaan dapat dipertemukan dengan potensi tenaga kerja lokal. Perusahaan diharapkan memberikan kesempatan kepada warga Sidoarjo untuk bekerja di daerahnya sendiri sesuai kualifikasi, kebutuhan perusahaan, dan ketentuan yang berlaku.
Menurut Subandi, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha perlu menghasilkan manfaat yang lebih luas, tidak hanya dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam membuka akses ekonomi bagi masyarakat.
“Komunikasi dengan perusahaan harus terus dibangun. Kita ingin masyarakat Sidoarjo juga mendapatkan kesempatan bekerja di daerahnya sendiri,” katanya.
Subandi juga menekankan pentingnya menyelaraskan program pembangunan dengan rencana tata ruang dan masterplan daerah. Penataan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan harus direncanakan secara terpadu agar pertumbuhan ekonomi tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Ia mengingatkan agar seluruh program yang melibatkan perusahaan dikoordinasikan melalui Forum CSR sehingga arah pelaksanaannya jelas dan manfaatnya dapat dipertanggungjawabkan.
“Dengan adanya Forum CSR ini, kegiatannya harus benar-benar berjalan, bukan hanya sebatas nama. Apa pun programnya perlu dikoordinasikan melalui satu pintu supaya jelas arah dan manfaatnya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Forum CSR Herti mengatakan, forum tersebut dibentuk untuk memperkuat kontribusi dunia usaha dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Forum diharapkan dapat mendorong tata kelola CSR yang lebih baik, sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus memperkuat sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah.
Ia berharap kolaborasi tersebut mampu menjadikan program CSR sebagai instrumen yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup warga Sidoarjo.
(Shadra)
