newsnoid.com, Sidoarjo — Kemerdekaan tidak cukup diperingati melalui seremoni. Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka harus menjadi energi untuk memperkuat persatuan, mempercepat pembangunan dan memastikan negara hadir melalui pelayanan yang nyata bagi masyarakat.
Pesan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gedung DPRD Sidoarjo, Jumat (14/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Abdillah Nasih dan dimulai pukul 08.29 WIB. Hadir Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn., Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana, jajaran anggota DPRD, Forkopimda, kepala perangkat daerah serta tamu undangan.
Para peserta menyimak pidato kenegaraan Presiden RI sebagai bagian dari rangkaian agenda nasional menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia.
Momentum tersebut sekaligus menjadi ruang refleksi atas perjalanan bangsa selama lebih dari delapan dekade, sekaligus mencermati arah kebijakan nasional dalam menghadapi tantangan ke depan.
Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih mengatakan, makna kemerdekaan harus melampaui seremoni. Kemerdekaan, menurut dia, harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Semangat kemerdekaan harus kita wujudkan melalui kerja nyata, kebersamaan, dan gotong royong, sinergi seluruh elemen sangat penting agar pembangunan Kabupaten Sidoarjo terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Abdillah, pembangunan daerah tidak dapat dibebankan kepada satu institusi atau kelompok.
Kolaborasi antara legislatif, eksekutif, Forkopimda, dunia usaha, hingga masyarakat menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus memastikan pembangunan berjalan konsisten dan berkelanjutan.
Karena itu, peringatan kemerdekaan harus menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen bersama.
Bukan hanya menjaga persatuan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
“Pembangunan membutuhkan kolaborasi seluruh unsur, dengan sinergi yang kuat kita dapat menjaga kondusivitas daerah sekaligus memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Abdillah.
Ia menambahkan, pidato kenegaraan Presiden memiliki arti penting karena mempertemukan agenda nasional dengan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Arah pembangunan nasional perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah yang konkret, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Abdillah juga menyoroti tema HUT ke-81 Kemerdekaan RI, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Menurutnya, ketiga nilai tersebut bukan sekadar rangkaian kata, melainkan pijakan yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan pembangunan daerah.
Kedaulatan, kata dia, menegaskan kemampuan bangsa untuk menentukan masa depannya sendiri.
Keadilan harus diwujudkan melalui pembangunan yang inklusif dan pemerataan kesejahteraan tanpa membedakan latar belakang masyarakat.
Sementara kemakmuran merupakan tujuan akhir ketika kedaulatan dan keadilan mampu diwujudkan secara nyata.
“Makmur pada akhirnya merupakan muara dari kedaulatan dan keadilan, masyarakat harus dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin secara berkelanjutan serta terbebas dari kemiskinan dan kelaparan,” ujarnya.
Bagi Abdillah, penghormatan kepada para pahlawan juga tidak boleh berhenti pada upacara dan pidato.
Nilai perjuangan mereka harus diteruskan melalui keberanian bekerja, menjaga persatuan, memperkuat gotong royong serta menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat bagi rakyat.
Rapat Paripurna Istimewa tersebut pun menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir.
Kemerdekaan merupakan tanggung jawab yang harus terus diisi dengan kerja, integritas, kolaborasi dan keberpihakan kepada masyarakat.
Di tingkat daerah, semangat itu diharapkan menjadi pijakan bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memperkuat sinergi, menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik serta memastikan pembangunan tidak berhenti pada angka dan program, tetapi benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat.
(Shadra)
