NEWSNOID.COM | SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya memastikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak berhenti pada pembangunan gerai, tetapi mampu berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Persoalan ketersediaan aset, penentuan lokasi usaha yang strategis, hingga pemasaran produk lokal menjadi perhatian dalam audiensi Subandi bersama Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo, Vicensia Retnasari, beserta jajaran di Ruang Opsroom Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Jumat (16/10/2026).
Pertemuan tersebut juga membahas perkembangan pembangunan daerah, pengelolaan anggaran, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah.
Subandi menegaskan, pengembangan KDMP membutuhkan kolaborasi lintas pemerintahan agar berbagai kendala di lapangan dapat diselesaikan. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga pemerintah desa perlu bersinergi untuk memastikan koperasi memiliki kesiapan usaha yang memadai.
“Pengembangan KDMP harus kita dukung bersama. Tidak hanya membangun gerai, tetapi juga memastikan kegiatan usahanya berjalan, mampu memasarkan produk UMKM dan potensi lokal, serta memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Menurut Subandi, pembangunan sarana fisik harus diimbangi perencanaan yang matang. Ketersediaan aset, pemilihan lokasi, serta strategi pemasaran menjadi faktor penting agar koperasi mampu menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan.
Koordinasi antarlembaga diharapkan dapat membantu mengidentifikasi persoalan sekaligus merumuskan solusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, KDMP tidak hanya menjadi bangunan baru di desa, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi dan membuka peluang pemasaran bagi produk lokal.
KPPN Petakan Kendala di Lapangan
Sementara itu, Kepala KPPN Sidoarjo Vicensia Retnasari menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan monitoring dan evaluasi di sejumlah lokasi KDMP di Kabupaten Sidoarjo. Dari kegiatan tersebut, KPPN menghimpun berbagai masukan mengenai kondisi dan kendala yang dihadapi di lapangan.
Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, terutama dalam mengidentifikasi kebutuhan serta menentukan langkah penyelesaian yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
Menurut Vicensia, pengembangan KDMP perlu memperhatikan kesiapan operasional dan keberlanjutan usaha, bukan semata-mata pembangunan sarana fisik.
Selain mendukung pengembangan KDMP, KPPN Sidoarjo menjalankan sejumlah kegiatan untuk memperkuat perekonomian daerah. Di antaranya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), survei keekonomian debitur program Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pembinaan Badan Layanan Umum Daerah.
(BLUD)
KPPN Sidoarjo juga melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan KDMP.
Sinergi antara Pemkab Sidoarjo dan KPPN diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan, mendukung pemberdayaan UMKM, serta memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Keberhasilan KDMP pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh berdirinya gerai, tetapi juga oleh kemampuan koperasi menjalankan usaha, memasarkan produk lokal, dan menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan di tingkat desa.
(Shadra)
