NEWSNOID.COM | SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa profesionalisme aparatur, harmonisasi kepemimpinan, dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan menjadi fondasi utama dalam mempercepat pembangunan desa dan kelurahan.
Tanpa koordinasi yang solid antara kepala desa, lurah, sekretaris desa, dan seluruh perangkat, program pembangunan berpotensi tidak berjalan optimal.
Penegasan tersebut disampaikan Subandi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Aparatur Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Porong di Royal Hotel Tretes, Pasuruan, (8/11/2026).
Menurut Subandi, keberhasilan pemerintahan desa tidak hanya ditentukan oleh kepemimpinan kepala desa, tetapi juga bergantung pada kemampuan seluruh perangkat dalam membangun kerja sama, menjaga komunikasi, serta menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.
Ia mengingatkan, ketidakharmonisan di lingkungan pemerintahan desa dapat berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan terhambatnya pelaksanaan pembangunan.
“Saya ingin antara pemerintah desa dan kelurahan dengan seluruh perangkatnya terbangun harmonisasi yang baik. Kalau kepala desa dan lurah tidak sinkron dengan perangkatnya, pemerintahan akan terganggu dan pembangunan menjadi terhambat,” tegasnya.
Berbekal pengalamannya pernah menjabat sebagai kepala desa, Subandi memahami bahwa soliditas internal merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan roda pemerintahan.
Karena itu, ia meminta para camat dan sekretaris kecamatan memperkuat fungsi pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
Subandi juga mengingatkan agar seluruh aparatur memahami dan menjalankan ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Aspek profesionalisme dan akuntabilitas, lanjutnya, harus tercermin dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari administrasi, perencanaan program, pengelolaan anggaran hingga pelaksanaan pembangunan.
Ia secara khusus meminta kepala desa tidak menjalankan pembangunan tanpa perencanaan yang terukur.
Musyawarah Desa (Musdes), penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), hingga penetapan APBDes harus menjadi satu kesatuan proses perencanaan yang saling berkaitan.
Setiap desa, menurut Subandi, harus memiliki peta jalan atau roadmap pembangunan yang jelas. Dengan demikian, program yang disusun tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi benar-benar menjawab persoalan masyarakat dan dapat direalisasikan sesuai target.
Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo berkomitmen memperkuat dukungan terhadap pembangunan desa melalui kebijakan anggaran. Salah satunya dengan menyiapkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang pada 2027 diproyeksikan mencapai kurang lebih Rp600 juta untuk setiap desa.
“Insyaallah tahun 2027 BKK untuk desa kurang lebih sebesar Rp600 juta per desa. Ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa,” ungkap Subandi.
Selain BKK, Pemkab Sidoarjo juga mengoptimalkan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) sebagai instrumen percepatan pembangunan berbasis kebutuhan wilayah.
Melalui kebijakan tersebut, camat didorong lebih responsif dalam mengidentifikasi dan menangani berbagai persoalan infrastruktur maupun kebutuhan mendesak masyarakat.
Subandi mencontohkan, perbaikan jalan, normalisasi saluran, dan penanganan infrastruktur dasar lainnya dapat dilakukan lebih cepat melalui optimalisasi PIWK.
Menurutnya, kombinasi dukungan BKK untuk desa dan PIWK di tingkat kecamatan diharapkan mampu memperkuat pemerataan pembangunan sekaligus memperpendek rentang penanganan berbagai persoalan di masyarakat.
“PIWK kami hadirkan untuk memperkuat peran camat dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan percepatan pembangunan wilayah. Jika kecamatan memiliki PIWK dan desa didukung BKK, maka percepatan pembangunan akan semakin dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Camat Porong Aan Ali Fauzan menjelaskan, pelaksanaan bimtek merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur desa serta kelurahan.
Kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapatkan pembekalan mengenai pengadaan barang dan jasa, administrasi pemerintahan, pengelolaan pembangunan, serta penguatan profesionalisme aparatur.
Di tengah persiapan menghadapi musim hujan, Subandi turut mengingatkan pentingnya menghidupkan kembali budaya gotong royong dan kerja bakti.
Keterlibatan pemerintah desa, kelurahan, dan masyarakat diperlukan untuk menjaga kebersihan lingkungan serta mengantisipasi potensi persoalan akibat meningkatnya curah hujan.
Ia berharap peningkatan kapasitas aparatur melalui bimtek tersebut tidak berhenti pada pemahaman materi, tetapi diwujudkan dalam perubahan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bagi Subandi, keberhasilan pemerintahan desa pada akhirnya harus diukur dari sejauh mana aparatur mampu memberikan pelayanan yang profesional, mengelola anggaran secara bertanggung jawab, serta menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Tujuan kita adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan di Kecamatan Porong maupun Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya. (Shadra)
