newsnoid.com, Malang – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, meninjau kawasan Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Minggu (21/6/2026). Dalam kunjungannya, Emil melihat langsung potensi kawasan, mulai dari wisata kolam renang berbasis sumber mata air hingga fasilitas publik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
Emil mengapresiasi kekompakan warga Kalirejo yang dinilai mampu menjaga semangat gotong royong melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan. Menurutnya, keberadaan PKK yang aktif, pemuda yang produktif, serta dukungan para tokoh masyarakat menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan di tingkat kelurahan.
“Ini kawasan yang sangat baik. Masyarakatnya guyub, PKK berjalan, pemudanya aktif. Saya juga melihat bagaimana Pak Siadi selama kurang lebih 17 tahun konsisten mendorong pembinaan sepak bola di wilayah ini,” ujar Emil.
Dalam kunjungan tersebut, Emil didampingi Bupati Malang, Wakil Bupati Malang, serta jajaran anggota DPRD Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa seluruh unsur pemerintah dan legislatif memiliki komitmen yang sama untuk memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Lawang dan wilayah sekitarnya.
Menurut Emil, kawasan Lawang dan Singosari memiliki posisi strategis karena didukung akses jalan tol dan menjadi bagian dari kawasan metropolitan Malang Raya. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang besar untuk menjadikan kedua kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Kami ingin memastikan Lawang dan Singosari dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan karena aksesibilitasnya sangat tinggi. Apalagi Malang Raya telah ditetapkan sebagai kawasan metropolitan,” katanya.
Selain meninjau kawasan, Emil juga menjelaskan perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur. Ia menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan penyesuaian sasaran atau refocusing sesuai arahan pemerintah pusat agar program benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, lanjutnya, telah menyerahkan hasil pemadanan data antara Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk jenjang SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, kepada pemerintah pusat sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program.
“Kami berharap proses refocusing ini berjalan baik sehingga bantuan bisa lebih tepat sasaran, sekaligus memberi ruang lebih besar bagi kelompok prioritas 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan stunting,” jelasnya.
Emil menambahkan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini diwajibkan melayani sedikitnya 300 penerima manfaat dari kelompok 3B. Karena itu, Dinas Kesehatan Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota terus melakukan sinkronisasi data dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar target tersebut dapat terpenuhi.
Terkait pengelolaan SPPG, Emil menegaskan bahwa seluruh kebijakan operasional sepenuhnya menjadi kewenangan BGN. Sementara pemerintah daerah berperan dalam mendukung penyelarasan data penerima manfaat, perizinan, serta pemenuhan persyaratan teknis lainnya.
“Posisi pemerintah daerah adalah membantu pemadanan data, koordinasi dengan dinas terkait, termasuk soal kesehatan dan lingkungan. Sedangkan kebijakan pengelolaan SPPG sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional,” tegasnya.
Mengenai adanya sejumlah SPPG yang sempat berstatus suspend, Emil menjelaskan bahwa kondisi tersebut bersifat dinamis karena terus mengalami perubahan seiring proses pemenuhan persyaratan administrasi. Salah satu penyebab utama suspend, menurutnya, adalah belum terpenuhinya dokumen persyaratan seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dalam batas waktu yang ditentukan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kata Emil, terus berkoordinasi dengan koordinator wilayah BGN di Jawa Timur agar seluruh kendala administrasi dapat segera diselesaikan sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal di seluruh daerah.(yun)
