
NEWSNOID.COM | JAKARTA– DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut mengakhiri proses pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah berlangsung sekitar 18 tahun sejak pertama kali digulirkan pada 2008.
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pengambilan keputusan dengan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap RUU tersebut. Setelah mendapat persetujuan, Puan mengetukkan palu sidang sebagai tanda pengesahan.
“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Puan, dikutip dari Antara.
Sebelum disahkan dalam rapat paripurna, pembicaraan tingkat I RUU tersebut telah dirampungkan Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026).
Dalam rapat kerja itu, seluruh pembahasan disepakati untuk dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan akhir di rapat paripurna.
Dalam proses pembahasannya, Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset mengkaji 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Jumlah tersebut terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Komisi III DPR RI juga menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) sejak September 2025. Rangkaian rapat tersebut dilakukan untuk menyerap masukan dan aspirasi dari masyarakat, kalangan pakar, serta berbagai organisasi.
Pengesahan RUU ini juga lebih cepat dari target yang sebelumnya ditetapkan DPR, yakni 15 Desember 2026. Dengan disahkannya pada 19 November 2026, pembahasan regulasi tersebut selesai sebelum tenggat waktu yang direncanakan. (*)





















