newsnoid.com, Sidoarjo -Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-13 yang berhasil dipertahankan secara berturut-turut sejak 2013. Capaian ini menegaskan konsistensi Pemkab Sidoarjo dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 diserahkan secara serentak kepada 33 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, Jumat (29/5/2026) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LHP Kabupaten Sidoarjo diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin kepada Bupati Sidoarjo H. Subandi serta Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Subandi didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Chusnul Inayah.
Bupati Subandi menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP untuk ke-13 kalinya secara beruntun. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Capaian ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa laporan keuangan tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran, tetapi juga instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu Bupati Subandi berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Opini WTP harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memastikan setiap penggunaan APBD dilakukan secara efektif, transparan dan akuntabel,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan meraih opini WTP merupakan buah dari sinergi dan kerja keras seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Oleh sebab itu penguatan koordinasi dan pengawasan antarperangkat daerah akan terus dilakukan guna menjaga capaian tersebut.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar opini WTP dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang,” pungkasnya. (Shadra)
