newsnoid.com, Malang– Sebuah kafe di kawasan Jalan Dr. Sutomo No. 66, Krajan Timur, Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, menjadi sorotan setelah diduga masih menggunakan LPG 3 kilogram (tabung melon) bersubsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro.
Temuan tersebut diperoleh tim investigasi saat melakukan peninjauan ke lokasi pada Selasa (15/7/2026) sore.
Saat itu, beberapa awak media yang berada di lokasi melihat langsung aktivitas dapur kafe yang diketahui memiliki empat cabang di wilayah Malang dan Sidoarjo.
Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat sekitar dua tabung LPG 3 kilogram yang sedang digunakan untuk keperluan memasak di dapur kafe tersebut.
Seorang mantan karyawan yang enggan disebutkan identitasnya mengaku penggunaan tabung gas subsidi sudah menjadi kebiasaan di tempat usaha tersebut.
“Nyetoknya sih dua. Jadi kalau habis ya langsung beli ke Warung Madura di sebelah outlet,” ujarnya.
Penggunaan LPG 3 kilogram oleh restoran, hotel, maupun kafe menjadi perhatian pemerintah karena dinilai berpotensi menyalahi sasaran subsidi energi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro.
Sales Branch Manager Pertamina Malang sebelumnya menyatakan bahwa LPG 3 kilogram hanya boleh digunakan oleh rumah tangga dan usaha mikro.
Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi bersama Pemerintah Kabupaten Malang kepada pelaku usaha restoran, kafe, dan hotel agar beralih menggunakan LPG nonsubsidi.
“Pertamina intens bekerja sama dengan Pemkab Malang untuk sosialisasi kepada pelaku usaha restoran, kafe, dan hotel,” ujarnya.
Sebagai alternatif, pelaku usaha diwajibkan menggunakan LPG nonsubsidi seperti Bright Gas ukuran 5,5 kilogram maupun 12 kilogram.
Saat ini harga LPG 12 kilogram berkisar Rp213 ribu, sedangkan Bright Gas 5,5 kilogram sekitar Rp97 ribu.
Berdasarkan ketentuan pemerintah, restoran, hotel, usaha peternakan, usaha tani tembakau, jasa las, hingga usaha batik tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kilogram bersubsidi.
Larangan tersebut mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor B-2461/MG.05/DJM/2022 yang secara tegas melarang restoran dan hotel menggunakan LPG 3 kilogram.
Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 mengatur bahwa LPG 3 kilogram hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro.
Dalam regulasi tersebut juga disebutkan bahwa tempat usaha dengan kapasitas lebih dari 50 kursi telah dikategorikan sebagai restoran atau rumah makan besar sehingga wajib menggunakan LPG nonsubsidi.
Apabila ditemukan melanggar, pelaku usaha dapat dikenai sanksi berupa teguran administratif, kewajiban menukar tabung subsidi dengan LPG nonsubsidi, hingga penindakan dalam razia yang dilakukan pemerintah daerah bersama Pertamina dan Satpol PP.
Selain dugaan penggunaan LPG bersubsidi, tim investigasi juga mengaku tidak menemukan label halal yang dipasang di area kafe.
Di lokasi juga tidak terlihat informasi mengenai izin usaha maupun izin bangunan.
Tim investigasi menyebut lokasi usaha tersebut berada di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Meski demikian, mereka menilai kelengkapan perizinan usaha dan pencantuman label halal tetap menjadi kewajiban bagi pelaku usaha kuliner sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, berdasarkan regulasi mengenai perizinan berusaha berbasis risiko, setiap pelaku usaha diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta izin sektoral sesuai bidang usahanya.
Ketentuan tersebut diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko beserta peraturan turunannya.
Apabila terbukti menjalankan usaha tanpa perizinan yang diwajibkan, pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin, hingga penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola kafe yang disebut dalam temuan investigasi belum memberikan keterangan atau klarifikasi terkait dugaan penggunaan LPG 3 kilogram bersubsidi maupun kelengkapan perizinan usahanya.(yun)