newsnoid.com, Malang – DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang dan dipimpin Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita.
Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, pejabat Pemkot Malang, penyelenggara pemilu, perwakilan perguruan tinggi, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Amithya mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
“Marilah kita jadikan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini sebagai momentum untuk semakin memperkuat tali persatuan dan kesatuan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
Menurutnya, semangat kemerdekaan juga perlu diwujudkan melalui dukungan terhadap produk dalam negeri, khususnya produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
“Menumbuhkan kembali kecintaan dan kebanggaan kita menggunakan produk-produk dalam negeri, utamanya produk-produk UMKM yang ada, agar UMKM bangkit dan naik kelas sebagai upaya nyata kita bersama,” katanya.
Usai sambutan tersebut, rapat dilanjutkan dengan agenda utama, yakni menyaksikan dan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah capaian pemerintah, di antaranya terkait kemandirian pangan dan energi.
Prabowo mengatakan Indonesia saat ini telah mencapai swasembada pada sejumlah komoditas pangan, seperti beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit.
Sementara untuk kebutuhan daging, pemerintah menargetkan swasembada dapat dicapai dalam lima hingga enam tahun ke depan.
Di sektor energi, Prabowo menyebut pemerintah mulai mewujudkan swasembada bahan bakar minyak, salah satunya melalui penggunaan biodiesel berbasis kelapa sawit.
“Mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Kebijakan tersebut, lanjutnya, disebut mampu menghemat devisa hingga sekitar Rp170 triliun atau sekitar 9,5 miliar dolar Amerika Serikat.
Presiden juga menegaskan bahwa program makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi bukan lagi sekadar rencana, tetapi telah berjalan dan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Meski demikian, Prabowo mengingatkan seluruh pihak agar tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, berbagai capaian tersebut harus menjadi dorongan untuk bekerja lebih keras dalam menyelesaikan persoalan bangsa.
“Ini bukan alasan untuk kita berpuas diri; ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Presiden juga menekankan bahwa pembangunan bangsa bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah pusat. Pembangunan membutuhkan kerja sama seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.
“Pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah; republik ini dibangun oleh kerja sama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat,” ujarnya.
Selain pembangunan dan kemandirian ekonomi, Prabowo turut menyoroti pentingnya supremasi hukum, akuntabilitas lembaga negara, serta akses masyarakat terhadap keadilan.
Ia menyampaikan sejumlah capaian lembaga negara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk penguatan sistem peradilan serta peningkatan kesejahteraan hakim.
Presiden juga mengingatkan bahwa situasi geopolitik dunia yang diwarnai konflik dan tekanan ekonomi menjadi tantangan yang harus dihadapi Indonesia dengan memperkuat kemandirian nasional.
Dalam kondisi tersebut, Indonesia dinilai harus semakin mampu berdiri di atas kaki sendiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar.
Rapat paripurna DPRD Kota Malang kemudian mengikuti jalannya pidato kenegaraan tersebut hingga selesai sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Peringatan tahun ini mengusung semangat “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, yang diharapkan tidak sekadar menjadi slogan, tetapi diwujudkan melalui kerja bersama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan. (yun)