Peresmian Empat SPPG Baru, Kota Malang Perkuat Program Makan Bergizi Gratis
newsnoid.com, Malang– Pemerintah Kota Malang bersama Badan Gizi Nasional (BGN) meresmikan empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di Kota Malang, Kamis (7/5/2026). Peresmian dipusatkan di SPPG Kota Malang, Jalan Mayjen Sungkono IV, Kelurahan Buring.
Empat SPPG yang diresmikan tersebut meliputi SPPG Buring 2 dan Buring 3 di Kecamatan Kedungkandang, SPPG Bandungrejosari 3 di Kecamatan Sukun, serta SPPG Tlogomas 2 di Kecamatan Lowokwaru.
Kegiatan ini dihadiri Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I Badan Gizi Nasional Dr. Harjito B, SST., M.Si, perwakilan Yayasan Sinergi AN NAHL Indonesia, Ahmad R. Kurniawan, Forkopimda Kota Malang, kepala OPD, camat, lurah, hingga para ketua RT dan RW.
Dalam sambutannya, Ahmad R. Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Malang dan seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung operasional SPPG di Kota Malang. Menurutnya, dukungan hingga tingkat RT/RW menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pemenuhan gizi tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah dan seluruh perangkat pendukung sampai tingkat RT dan RW. Dengan dukungan itu, yayasan kami dipercaya mengelola dapur-dapur pelayanan gizi ini,” ujarnya.
Ia juga memastikan setiap SPPG memiliki perwakilan yang siap menerima masukan masyarakat demi meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, proses distribusi makanan bergizi harus berjalan optimal agar penerima manfaat memperoleh pelayanan terbaik.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan Kota Malang termasuk daerah yang minim persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut, menurutnya, menjadi indikator keberhasilan penerapan standar operasional prosedur (SOP) oleh seluruh SPPG.
“Pak Direktur tadi menyampaikan bahwa Kota Malang termasuk daerah yang minim terkait permasalahan MBG, bahkan kalau saya lihat memang tidak ada sama sekali. Ini menjadi keberhasilan kita dalam melaksanakan program Bapak Presiden terkait makan bergizi gratis,” kata Wahyu.
Untuk memastikan program berjalan baik, Pemkot Malang telah membentuk Satgas pengawasan yang diketuai Sekretaris Daerah. Satgas tersebut bertugas melakukan pemantauan langsung ke SPPG maupun sekolah-sekolah penerima manfaat.
“Kita juga selalu melaporkan perkembangan yang terjadi di SPPG-SPPG di Kota Malang. SOP terus kita ingatkan agar permasalahan yang terjadi di daerah lain tidak terjadi di Kota Malang,” tegasnya.
Wahyu menjelaskan, hingga saat ini terdapat 82 SPPG di Kota Malang. Menurutnya, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring pendataan kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, yang saat ini baru terlayani sekitar 16 persen.
“Kami minta Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial mendata kembali. Kalau datanya sudah lengkap, tidak menutup kemungkinan perlu ada tambahan SPPG,” jelasnya.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Dr. Harjito B, menambahkan, pendataan kelompok 3B diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan SPPG secara signifikan. Bahkan, Kota Malang berpotensi mendapat tambahan 20 hingga 25 unit SPPG baru apabila seluruh data telah terverifikasi.
“Kalau data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sudah masuk semua, kemungkinan SPPG di Kota Malang bisa bertambah 20 sampai 25 unit,” ujarnya.
Ia menilai program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga memunculkan efek ekonomi yang positif bagi relawan, pemerintah daerah, hingga sektor usaha pendukung lainnya.
Selain itu, Harjito menegaskan setiap SPPG wajib memenuhi standar keamanan pangan sebelum beroperasi, termasuk pelatihan penjamah makanan, pelaksanaan uji coba layanan, hingga pengelolaan limbah yang sesuai ketentuan.
“Setiap SPPG wajib memiliki pengelolaan limbah dan IPAL yang memenuhi standar agar pelayanan berjalan aman dan sehat,” pungkasnya. (yun)
