NEWSNOID.COM, SIDOARJO – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sidoarjo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati perubahan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam pembahasan terakhir, pendapatan daerah dan belanja daerah sama-sama mengalami penyesuaian turun sebesar Rp31,412 miliar.
Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo yang membahas Raperda tentang Perubahan APBD 2026, Kamis (17/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih dan dihadiri 38 anggota dewan sehingga dinyatakan memenuhi kuorum.
Juru Bicara Banggar DPRD Sidoarjo, H. Mohammad Rojik, mengatakan perubahan anggaran merupakan hasil pembahasan dan pencermatan bersama antara Banggar dan TAPD dengan mempertimbangkan evaluasi, koreksi, masukan, serta kondisi riil di lapangan.
“Setelah melalui pembahasan dan pencermatan bersama, Banggar dan TAPD menyepakati penyempurnaan Perubahan APBD 2026,” ujar Rojik dalam rapat paripurna.
Berdasarkan hasil kesepakatan, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4,925 triliun, turun dari APBD awal sebesar Rp5,040 triliun. Sementara belanja daerah menjadi Rp5,582 triliun, dari sebelumnya Rp5,716 triliun.
Adapun pembiayaan daerah dalam perubahan APBD tersebut tercatat sebesar Rp656,368 miliar.
Rojik menjelaskan, pada tahap akhir pembahasan terdapat penurunan pendapatan daerah sebesar Rp31,412 miliar. Penyesuaian tersebut kemudian diikuti dengan penurunan belanja dalam nilai yang sama.
Banggar Soroti Optimalisasi PAD
Di balik perubahan angka anggaran tersebut, Banggar memberikan sejumlah catatan kepada Pemkab Sidoarjo, terutama terkait upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Banggar mendorong pemerintah daerah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD secara terukur.
Sumber-sumber pendapatan yang belum memenuhi target juga diminta segera dievaluasi untuk menentukan langkah percepatan pencapaiannya.
“Kami mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan PAD melalui langkah intensifikasi dan ekstensifikasi yang terukur,” kata Rojik.
Banggar juga meminta perubahan alokasi belanja benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil, prioritas pembangunan, serta kemampuan perangkat daerah.
Perencanaan dan penganggaran dinilai perlu diperkuat agar program yang telah masuk dalam APBD dapat direalisasikan secara optimal.
Selain itu, pemerintah daerah diminta mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Banggar juga menekankan pentingnya monitoring terhadap kegiatan yang berpotensi terlambat.
Pengawasan terhadap realisasi pendapatan maupun belanja daerah diminta diperketat agar pelaksanaan program tidak kehilangan momentum dan anggaran dapat digunakan secara efisien.
“Monitoring dan pengawasan harus diperkuat agar pelaksanaan program tepat waktu dan anggaran digunakan secara efisien,” tegas Rojik.
Seluruh catatan dan rekomendasi Banggar selanjutnya diminta ditindaklanjuti Pemkab Sidoarjo sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan tata kelola keuangan daerah.
Dengan adanya kesepakatan Banggar dan TAPD, Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2026 beserta lampirannya dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Shadra)
