newsnoid.com, Jombang — Ketua PWNU Jawa Timur sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin
Mendorong agar Ekonomi Pancasila tidak berhenti di tataran konsep, tetapi benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan yang berpihak kepada pelaku UMKM.
Dorongan itu disampaikan saat ditemui awak media di Jombang, Minggu (2/8/2026). Menurut Gus Kikin, Indonesia tidak memerlukan mazhab ekonomi baru karena Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 sudah menjadi fondasi yang jelas bagi pembangunan ekonomi nasional.
“Ekonomi Pancasila pada hakikatnya menempatkan keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Negara tidak boleh hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menghasilkan pemerataan kesempatan, pendapatan, pekerjaan, dan kesejahteraan,” ujarnya.
*UMKM Jadi Subjek, Bukan Objek Kebijakan*
Gus Kikin menilai UMKM harus ditempatkan sebagai salah satu aktor utama perekonomian nasional. Ia menegaskan, dukungan untuk UMKM tidak cukup sebatas bantuan.
“Kebijakan terhadap UMKM harus memberikan akses yang lebih adil terhadap modal, teknologi, bahan baku, pasar, pendampingan, perlindungan, hingga pengadaan barang dan jasa pemerintah,” katanya.
“UMKM tidak boleh hanya menjadi objek kebijakan. UMKM harus menjadi subjek pembangunan ekonomi nasional,” tegas Gus Kikin.
*Luncurkan “Cangkrukan Ekonomi Pancasila”*
Untuk mengawal gagasan tersebut, PWNU Jawa Timur menggagas forum “Cangkrukan Ekonomi Pancasila: Mengawal UMKM Naik Kelas”. Forum ini dirancang sebagai ruang menguji kebijakan pemerintah dari perspektif pelaku UMKM sekaligus mencari solusi atas hambatan yang mereka hadapi.
Dalam forum itu, kementerian dan lembaga yang memiliki program terkait UMKM akan dikaji satu per satu. Cakupannya mulai dari pembiayaan, perpajakan, perizinan, perdagangan, industri, pertanian, ketenagakerjaan, digitalisasi, standardisasi, hingga akses pasar.
Pertanyaan kuncinya sederhana: apakah kebijakan tersebut benar-benar memudahkan UMKM berkembang atau justru menambah beban pelaku usaha.
Forum tidak akan berhenti di diskusi. Setiap persoalan dari pelaku usaha akan dibedah berdasarkan kondisi di lapangan, lalu dicarikan solusi dan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan.
*Digelar Dua Bulan Sekali dan Keliling Daerah*
Cangkrukan Ekonomi Pancasila akan digelar secara berkala setiap dua bulan dengan lokasi berpindah-pindah. Pola ini diharapkan mampu menyerap persoalan UMKM dari berbagai daerah, bukan hanya satu wilayah.
Istilah “cangkrukan” sengaja dipilih untuk menghadirkan dialog yang egaliter dan terbuka. Pelaku UMKM, akademisi, ormas, dunia usaha, pemerintah, hingga masyarakat umum bisa menyampaikan pengalaman, kritik, dan gagasan tanpa sekat birokrasi.
*Indikator Keberhasilan*
Menurut Gus Kikin, keberhasilan Ekonomi Pancasila bisa diukur dari hal-hal konkret di masyarakat.
“Apakah masyarakat lebih mudah memperoleh pekerjaan, pendapatan meningkat, UMKM semakin berkembang, kesenjangan berkurang, dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Melalui forum ini, PWNU Jatim berharap bisa membangun jembatan antara persoalan UMKM di lapangan dengan pengambil kebijakan di tingkat nasional. Tujuannya satu: memastikan Ekonomi Pancasila memberi ruang lebih besar bagi ekonomi rakyat. (Saf/red)
