newsnoid.com, Cirebon, Jawa Barat- Dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-26 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jajaran KKP menggelar syukuran dan Rembuk Nelayan Nasional 2025 sebagai forum komunikasi dialog antara pemerintah dan pelaku usaha perikanan yang berlangsung di Pelabuhan Kejawanan, Cirebon, Jawa Barat Minggu (26/10/2025).
Dalam Rembuk Nelayan Nasional 2025 ini yang digelar Kementrian Kelautan dan Perikanan, Solidaritas Nelayan Indonesia menyoroti beberapa poin penting terkait kondisi perikanan di Indonesia saat ini.
Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) memberikan dukungan dan support penuh pelaksanaan Rembuk Nelayan Nasional 2025 sebagai wadah dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha perikanan.
Forum diskusi ini sangat penting agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar lahir dari aspirasi lapangan, bukan hanya dari atas meja birokrasi atau kepentingan birokrasi sepihak.
Ketua Umum Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) Hadi Sutrisno mengatakan bahwa, mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi dan kajian ulang secara menyeluruh terhadap kebijakan tersebut, dengan harapan tarif dapat diturunkan menjadi sekitar 3%, sebuah angka yang lebih adil, proporsional dan tetap menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan usaha nelayan serta pelaku usaha perikanan.
Lanjut Hadi menerangkan, bahwa Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) juga menolak pemberlakuan PBB laut untuk subsektor perikanan tangkap, karena sektor ini bukanlah sektor yang padat modal, melainkan padat perjuangan.
Beban tambahan justru akan melemahkan semangat dan daya saing nelayan di Indonesia.
Sementara itu, Sekjen Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) James Then menyampaikan beberapa hal yang menjadi keberatan dalam tata kelola perikanan indonesia saat ini yakni, keberatan atas besarnya tarif persentase PNBP Sub Sektor Perikanan Tangkap yang saat ini dirasakan sangat memberatkan nelayan dan pelaku usaha perikanan.
James Then yang juga Ketua HNPN (Himpunan Nelayan Purseseine Nusantara) menjelaskan bahwa Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) keberatan terhadap Naturalisasi Kapal Asing lantaran kondisi nelayan saat ini sedang mengalami susah karena banyak kapal yang mangkrak & rawan terjadi konflik dengan Nelayan Indonesia sesuai dengan Ekonomi Biru yang jadi Slogan KKP.
“SNI juga meminta untuk menerbitkan kembali SIKPI kapal angkut WPP RI & keberatan atas BBM Non Subsidi yang masih mahal dibanding dengan Malaysia,” sambung James Then.
Solidaritas Nelayan Indonesia juga menyakini bahwa, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang lahir dari suara rakyat, berpihak pada nelayan, dan kebijakan yang berpihak pada keadilan, untuk bersama-sama memajukan perikanan di Indonesia.
Kegiatan bertema “Bergerak, Berdampak, Berkelanjutan” itu berlangsung serentak di seluruh unit pelaksana teknis (UPT) dan pelabuhan perikanan di Indonesia, sebagai wujud rasa syukur sekaligus refleksi atas komitmen membangun sektor kelautan yang produktif dan lestari.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah terus bersinergi dengan asosiasi, himpunan, dan mitra pembangunan baik dari dalam maupun luar negeri.
“Rembuk Nelayan Nasional 2025 sebagai forum komunikasi dialog yang diharapkan menjadi wadah penyampaian aspirasi dan evaluasi kebijakan, terutama terkait distribusi BBM bersubsidi dan penangkapan ikan yang berkelanjutan,” pungkasnya. (Muhammad Ryan)
