newsnoid.com, Malang– Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama BPBD Provinsi Jawa Timur dan Program Siap Siaga menggelar kegiatan Cross Learning Praktik Baik Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Integrasinya dalam Sistem Perencanaan Penganggaran Desa di Ruang Bromo, Hotel Aria Gajayana, Jalan Kawi, Kota Malang, Rabu (5/8/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam membangun Desa Tangguh Bencana (Destana), sekaligus mendorong agar upaya pengurangan risiko bencana terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa sehingga berkelanjutan.
Acara dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., Deputi Bidang Pencegahan BNPB Pangarso Suryotomo, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur Gatot Soebroto, jajaran BNPB, BPBD kabupaten/kota, BMKG, Program Siap Siaga, serta perwakilan desa dampingan di Jawa Timur.
Dalam paparannya, perwakilan Program Siap Siaga, Deswanto, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia yang berfokus pada penguatan manajemen risiko bencana, mulai dari kesiapsiagaan, pencegahan hingga pemulihan pascabencana.
Di Jawa Timur, Program Siap Siaga telah mendampingi 10 desa di lima kabupaten, yakni Kabupaten Malang, Pacitan, Pasuruan, Lumajang dan Sampang, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik budaya dan risiko bencana di masing-masing wilayah.
“Pendampingan tidak hanya membentuk Destana, tetapi juga membangun ketangguhan masyarakat melalui kesiapsiagaan, adaptasi perubahan iklim, penguatan ekonomi masyarakat, tata kelola desa serta memastikan seluruh kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan perempuan ikut terlibat,” ujarnya.
Ia menambahkan, tujuan utama program tersebut adalah mewujudkan desa tangguh yang inklusif, berkelanjutan dan mampu menghadapi berbagai ancaman bencana secara mandiri.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur Gatot Soebroto mengungkapkan bahwa dari sekitar 8.500 desa di Jawa Timur, terdapat sekitar 5.000 desa yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.
Namun hingga kini baru sekitar 2.100 desa yang telah terbentuk sebagai Desa Tangguh Bencana.
Menurutnya, dukungan BNPB melalui Program Siap Siaga sangat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi bencana.
“Program ini menjadi penguatan yang sangat penting bagi desa-desa rawan bencana agar masyarakat memiliki kemampuan melakukan mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan awal ketika bencana terjadi,” katanya.
Dalam arahannya, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi sehingga upaya pencegahan harus menjadi prioritas.
Ia menyebut tidak ada satu pun kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki risiko bencana rendah. Karena itu, keberadaan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Destana, maupun Kelurahan Tangguh Bencana harus benar-benar berfungsi, bukan sekadar memenuhi aspek administratif atau seremonial.
“Bencana tidak bisa dihindari, tetapi dampaknya bisa dikurangi. Ukurannya sederhana, ketika terjadi bencana di wilayah yang memiliki Destana, korban jiwa maupun kerugiannya harus lebih kecil dibanding wilayah yang belum memiliki sistem kesiapsiagaan,” tegas Suharyanto.
Ia juga mengingatkan pentingnya pembelajaran dari berbagai kejadian bencana di Indonesia, di mana keberhasilan penyelamatan warga sering kali berawal dari kesiapsiagaan aparat desa dan masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan mitigasi.
Menurutnya, investasi pada pencegahan jauh lebih murah dibanding biaya penanganan saat bencana telah terjadi.
“Forum seperti ini harus terus dipelihara. Jangan hanya ramai ketika ada kegiatan, tetapi benar-benar hidup dan bekerja saat masyarakat menghadapi ancaman bencana,” ujarnya.
Selain membahas penguatan Destana, Suharyanto juga menyinggung kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo.
BNPB telah menyiapkan dua unit helikopter water bombing untuk membantu proses pemadaman karena titik api berada di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Ia menambahkan, operasi modifikasi cuaca masih belum dapat dilakukan karena berdasarkan informasi BMKG belum terdapat pertumbuhan awan hujan yang memadai.
Melalui kegiatan cross learning ini, BNPB berharap praktik-praktik baik yang telah diterapkan di desa-desa dampingan dapat direplikasi oleh daerah lain, sehingga pengurangan risiko bencana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan desa di seluruh Indonesia.(yun)
