newsnoid.com, Malang- Komisi D DPRD Kota Malang menyoroti dugaan kasus makanan basi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan sejumlah siswa mengalami muntah-muntah.
Insiden ini dinilai mencoreng kredibilitas program strategis nasional yang menyangkut langsung kesehatan peserta didik.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, ST, MT, menyampaikan kekecewaannya karena laporan serupa muncul kembali.
Padahal sebelumnya sudah dilakukan evaluasi dan pembenahan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Baru saja dilakukan evaluasi dan normalisasi agar dapur SPPG bekerja sesuai standar, tetapi kembali muncul laporan adanya makanan yang diduga basi hingga menyebabkan anak-anak muntah-muntah. Ini seharusnya tidak boleh terjadi,” kata Ginanjar saat ditemui di sela agenda Hari Koperasi di Kota Malang, Sabtu (25/7/2026).
Menurut Ginanjar, MBG adalah program strategis nasional sehingga harus dijalankan dengan standar keamanan pangan yang ketat.
Ia meminta seluruh pengelola dapur SPPG menjalankan prosedur secara disiplin mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, penyajian, hingga distribusi ke sekolah.
“Program ini harus kita sukseskan bersama. Pengelola dapur harus memperkuat screening di setiap tahapan, mulai pembelian bahan baku, pengolahan, penyajian hingga distribusi. Jangan sampai ada lagi kasus seperti ini,” ujarnya.
Ia menegaskan Kota Malang sebagai kota pendidikan wajib memberikan jaminan keamanan pangan bagi penerima manfaat MBG.
Kelalaian dalam pengelolaan makanan, kata dia, bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.
“Ini layanan untuk anak-anak kita. Karena itu, seluruh prosedur harus dijalankan secara ketat agar kualitas makanan benar-benar terjamin,” tegasnya.
Ginanjar juga menyebut DPRD Kota Malang sebelumnya telah menerima berbagai aduan masyarakat terkait pelaksanaan MBG dan sempat menjadwalkan rapat koordinasi bersama seluruh unsur penyelenggara. Agenda itu ditunda setelah Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi langsung.
Meski sudah ada evaluasi dari BGN, munculnya dugaan kasus baru menunjukkan pengawasan di lapangan masih perlu diperkuat.
“Kami berharap seluruh pengawas dapur, kepala dapur, dan semua unsur yang terlibat benar-benar menjalankan tugas sesuai prosedur. Tujuannya satu, memberikan layanan terbaik kepada peserta didik dan memastikan kasus seperti ini tidak terjadi lagi di Kota Malang,” pungkas Ginanjar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pengelola SPPG terkait jumlah sekolah dan siswa yang terdampak.(win/*)
